Di Tengah Pandemi, KLHK Perkuat Pencegahan Karhutla di Daerah Rawan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 06 Mei 2020 18:32 WIB
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah. Foto: Dok. KLHK
Jakarta -

Di tengah situasi pandemi COVID-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperkuat berbagai upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) khususnya di Provinsi rawan.

Menteri LHK Siti Nurbaya sudah membentuk tim kerja pendampingan daerah rawan Karhutla. Tim ini diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim Satgas di daerah.

"Situasi COVID-19 cukup memberi tantangan pada kerja lapangan, karenanya KLHK sangat membutuhkan kerjasama dari semua perangkat terkait di daerah agar tidak terjadi Karhutla, terutama di Sumatera Selatan yang termasuk daerah rawan," ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2020).

Dalam rapat virtual, Karliansyah menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut, serta capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla berulang.

"Dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal," ucapnya.

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

"Hasilnya tidak terjadi Karhutla pada tahun 2019 pada areal gambut yang telah diintervensi pembasahan, ataupun pada areal gambut yang dipulihkan. Kita berharap ini dapat dipertahankan di tahun ini, karena para pihak juga sudah menyatakan siap bekerjasama dengan tim satgas," jelas Karliansyah.

Untuk menghadapi musim kemarau di wilayah Sumatera yang diprediksi puncaknya terjadi pada Juli-Agustus, KLHK juga menyiapkan peta kelembaban tanah (Soil Moisture) dan dapat diakses di pkgppkl.menlhk.go.id

"Data ini dapat menjadi dasar respon kebijakan untuk mitigasi kewaspadaan karhutla, serta operasi darat dan udaranya bisa lebih fokus. Kita akan melakukan TMC pada tiga Provinsi rawan, yakni Riau, Jambi dan Sumsel," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Edwar, melaporkan berbagai kesiapan dan rencana kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi Karhutla 2020.

"Kami juga sudah menyampaikan surat dari Ibu Menteri LHK ke Pemerintah Kabupaten terkait kewaspadaan dan penanganan karhutla. Bapak Gubernur juga memberikan bantuan keuangan Rp 35 miliar ke daerah-daerah rawan Karhutla," kata Edwar.

Saat ini tim satgas pengendalian karhutla tetap bekerja di tingkat tapak. Sosialisasi pencegahan karhutla yang dilakukan Manggala Agni, bersama dengan TNI/Polri, BPBD, MPA, Swasta, dan unsur lainnya, tetap rutin dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19.

KLHK juga mengapresiasi kesiapan Satgas di daerah khususnya di Sumatera Selatan yang telah menyiapkan berbagai program pendukung pencegahan karhutla berbasis tapak.

(akn/ega)