.webp)
Lima kepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menggelar rapat koordinasi melalui saluran video conference. Mereka membahas seputar rekomendasi-rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) setelah temuan tiga penumpang KRL di Stasiun Bogor dinyatakan positif COVID-19.
"Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub," ungkap Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).
Ia menjelaskan, lima kepala daerah ini sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan Commuter Line. Selain itu juga berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kepala daerah meminta agar diterapkan aturan yang ketat. Contohnya seperti penambahan gerbong, penambahan jam operasional, tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan, dan ada seleksi ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun.
"Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekadar main tidak bisa," jelasnya.
Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah. Setelah selesai, lanjutnya, maka akan langsung dikirimkan ke kantor pusat Kemenhub untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.
"Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor (tiga penumpang positif) dan tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan," pungkasnya.
Rakor virtual tersebut dihadiri oleh Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin; Wali Kota Depok, Mohammad Idris; Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
(akn/ega)
