BURT Ngeyel ke Mesir, Contoh Buruk Koordinasi Pimpinan DPR

Jakarta - Pimpinan DPR terkesan tidak kompak dalam kasus studi banding anggota BURT ke Kairo, Mesir. Pimpinan DPR awalnya telah mengeluarkan surat larangan. Namun kemudian Ketua DPR Agung Laksono memberikan izin berangkat. Kok bisa?"Itu menunjukkan pimpinan DPR tidak ada koordinasi dan tak ada visi membangun DPR yang lebih baik. Kok bisa yang satu melarang, yang satu mencabut? Mana yang harus dipercaya?" kata Sekjen Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/12/2005).Sikap tidak kompak itu, dinilai Sebastian, merupakan contoh buruk pimpinan DPR yang akan mempengaruhi wibawa pimpinan DPR. Informasi yang diperoleh Formappi, sebelumnya anggota BURT akan ke Mesir untuk melakukan studi banding tentang perumahan. Studi banding itu kemudian dilarang pimpinan DPR yang diteken Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Namun kemudian ternyata anggota DPR tetap ke Mesir dengan izin Ketua DPR Agung Laksono. Menurut Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman, salah seorang yang ikut kunjungan itu, kepergian ke Mesir itu untuk studi banding UU Perjudian. "Kan jadi kabur sebenarnya apa kegiatan mereka. Apakah mereka ke sana untuk studi banding perumahan dan perjudian? Atau studi banding perumahan saja? Ataukah perjudian saja? Selama ini kan tak ada transparansi berapa yang berangkat, berapa anggarannya?" protes Sebastian.Meskipun ada agenda studi banding, menurut Sebastian, pelesiran ke Mesir itu tidak mempunyai subtansi yang penting. "Kalau Pak Djoko Edi katanya untuk RUU perjudian, apa mendesak RUU itu? Apa ada UU perjudian di Mesir yang begitu hebat? Sebenarnya kalau pun ingin melihat UU perjudian bisa saja mengakses lewat berbagai media, kan juga banyak," tukas Sebastian. Formappi kembali mengingatkan DPR agar lebih selektif dan efisien dalam melakukan studi banding ke luar negeri. Menurutnya, dalam kasus studi banding bukan keuangan saja yang menjadi masalah, tapi juga dampak bagi citra DPR yang harus diperhatikan.DPR, saran Sebastian, lebih baik fokus menyuarakan masalah yang ada di dalam negeri yang ada di depan mata. Misalnya dengan bersuara lantang dan melakukan aksi nyata terkait kasus kelaparan Papua dan busung lapar di berbagai daerah. (iy/)