Beda dengan PT DKI, KPK Tetap Yakin Romahurmuziy Terima Suap

Ibnu Hariyanto - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 16:38 WIB
Terpidana mantan Ketua Umum PPP Muhammad Rommahurmuziy (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) K4, di Gedung KPK , Jakarta, Rabu (29/4/2020)).  Rommy yang terjerat kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) 2019, dinyatakan bebas usai terbit penetapan pembebasan Mahakamah Agung (MA) pasca putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Rommy hanya menjadi satu tahun. .  ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Romahurmuziy (Reno Esnir/Antara Foto)

Sebelumnya diberitakan, PT DKI Jakarta menjelaskan alasan majelis banding menyunat hukuman mantan anggota DPR itu dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. PT Jakarta memutuskan uang sejumlah Rp 250 juta yang dipersoalkan dalam dakwaan jaksa KPK tidak pernah sampai ke Romahurmuziy

"Telah diakui oleh saksi Norman Zein Nahdi alias Didik, yang dalam kesaksiannya telah disumpah bahwa uang dari Haris Hasanudin diperintahkan oleh terdakwa agar dikembalikan kepada Haris Hasanudin. Namun pada kenyataannya telah dipergunakan oleh saksi Norman Zein Nahdi alias Didik untuk kepentingannya sendiri," ujar majelis dalam putusan yang dilansir website PT Jakarta, Senin (4/5/2020).

"Sehingga penerimaan uang Rp 250 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, akan tetapi tidak dapat menghapus perbuatan pidananya," ujar majelis yang diketuai Daniel Dalle Pairunan itu.

Selain itu, dalam dakwaan jaksa KPK yang menilai Romahurmuziy menerima Rp 5 juta dari Haris Hasanudin--yang diberikan dalam amplop putih dan diserahkan di ruang tamu rumah Rommy--dinyatakan majelis tidak terbukti. Sebab, tidak ada satu pun saksi dan alat bukti yang mendukung dakwaan itu.

"Karena tidak ada alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi Haris Hasanudin, sehingga penerimaan uang Rp 5 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa," ucap majelis yang beranggotakan I Nyoman Adi Juliasa dan Achmad Yusak yang diputuskan secara bulat.

Berikut ini alasannya:

1. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus ada keseimbangan antara kesalahan atau perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.

2. Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 250 juta sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan diperintahkan kepada saksi Norman Zein Nahdi alias Didik untuk mengembalikan kepada saksi Haris Hasanudin.

3. Bahwa Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan dirinya sendiri;

4. Bahwa Terdakwa bukanlah penentu bagi seseorang yang akan menduduki suatu jabatan di Kementerian Agama, sehingga harus ada keseimbangan dalam penjatuhan pidana dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman

(ibh/knv)