ADVERTISEMENT

Sah, Layanan Pemanduan Kapal di Selat Malaka & Singapura Diakui Dunia

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 16:03 WIB
Kemenhub Laut
Foto: Kemenhub Laut
Jakarta -

Layanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Singapura oleh tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura kini resmi diakui dunia. Pengakuan didapatkan setelah International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan surat edaran Nomor SN.1/Circ.338 tentang Informasi Mengenai Ketersediaan Layanan Pemanduan Luar Biasa di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengungkapkan Surat Edaran tersebut dikeluarkan oleh IMO dan diunggah di website resmi IMO pada Kamis (30/4/2020) lalu. Surat edaran itu berisi informasi bahwa sejak tanggal 1 Januari 2019 telah tersedia layanan pemanduan luar biasa di Selat Malakan dan Singapura oleh para pilot yang disertifikasi oleh masing-masing pihak berwenang dari tiga negara pantai.

Surat edaran tersebut juga menyertakan tautan menuju website resmi ketiga negara pantai. Di website resmi terdapat panduan dalam pelaksanaan layanan pemanduan yang telah diadopsi ketiga negara pantai tersebut pada Sidang Tripartite Technical Expert Group on the Straits of Malacca and Singapore (TTEG) ke-41 tahun 2016 yang lalu.

"Dengan demikian, bisa dikatakan perjuangan kita untuk melaksanakan pemanduan luar biasa secara bersama dengan tiga negara pantai di kedua Selat tersebut telah resmi diakui oleh IMO dan dunia," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Subagiyo mengungkapkan, pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura pertama kali diperkenalkan melalui Dokumen IMO Nomor Res. A.375(x) tanggal 14 November 1977 tentang Navigation Through the Straits of Malaca and Singapore, di mana pada annex V-nya disebutkan bahwa semua Deep Draught Vessel (DDV) dan Very Large Crude Carrier (VLCC) direkomendasikan menggunakan pilot atau jasa pemanduan apabila telah tersedia.

Selanjutnya, ketentuan diperbaharui dengan SN.Circ 198 tanggal 26 Mei 1998 pada annex 1 ketentuan umum butir 3 yang menyatakan rekomendasi bagi kapal yang memiliki draft dalam untuk menggunakan layanan pandu bagi saat melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Lebih lanjut, pembahasan terkait peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui jasa pemanduan juga muncul pada Sidang TTEG ke-18 di Malaysia pada tahun 1993.

Sementara itu, pembahasan khusus mengenai agenda Pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura baru muncul kembali pada Sidang TTEG ke-41 di Yogyakarta pada tahun 2016, yang menyepakati Guidelines on Voluntary Pilotage Services in the Straits of Malacca and Singapore, di mana sebelumnya telah melalui beberapa kali seri pertemuan oleh ketiga negara pantai dalam rangka menyusun pedoman pandu luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Guidelines tersebut memuat ketentuan dalam pelaksanaan pemanduan luar biasa secara bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura oleh tiga negara pantai," ungkap Subagiyo.

Tiga negara pantai, lanjut Subagiyo, kemudian sepakat untuk membahas teknis kesiapan penyelenggaraan pandu di masing-masing negara dan menyampaikan draft surat edaran IMO yang berisi pemberlakuan layanan kepanduan luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura kepada Sekretariat IMO untuk mendapatkan masukan dan persetujuan lebih lanjut.

"Sekretariat IMO kemudian menyampaikan dukungan dan kesediaan untuk memproses lanjut draft tersebut setelah tiga negara pantai melakukan pertemuan informal dengan Sekretariat IMO di sela-sela Sidang IMO NCSR ke-7 di London Januari 2020 lalu sampai akhirnya dikeluarkan secara resmi pada bulan April ini," ujar Subagiyo.

Layanan pemanduan luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura, menurut panduan yang disepakati, mencakup pemberian asistensi kepada nakhoda kapal oleh pilot atau Pandu yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang berwenang dari ketiga negara pantai di kedua selat tersebut.

Penggunaan layanan pemanduan luar biasa sepenuhnya ditentukan oleh nakhoda atau pemilik kapal. Otoritas yang berwenang pada tiga negara pantai atau otoritas lain tidak boleh memaksakan persyaratan apapun atau memberikan referensi dalam penentuan pilot pada kapal-kapal yang transit atau menuju ke pelabuhan manapun yang berada di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Adapun pilot atau pandu hanya bertindak sebagai penasihat untuk nakhoda. Nakhoda harus bertanggung jawab terhadap navigasi yang aman, serta menjalankan manuver kapal mereka.

Lebih lanjut otoritas yang berwenang dari masing-masing negara pantai harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing untuk mengimplementasikan panduan tersebut. Selain itu, masing-masing otoritas juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan pemanduan luar biasa tersebut.

(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT