Round-Up

Sorotan-sorotan Atas Wacana Relaksasi PSBB Ala Mahfud Md

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 05:49 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Mahfud Md. (Foto: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun tak setuju dengan ide pelonggaran PSBB. Menurutnya, relaksasi PSBB tidak tepat dilakukan bila kecepatan penularan COVID-19 belum berhasil dikendalikan. Ia menilai, kecepatan penularan virus Corona belum bisa dikendalikan sehingga relaksasi PSBB bukan langkah yang tepat.

Untuk itu, Bamsoet menganggap PSBB masih harus konsisten dilakukan, terutama di Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus Corona. Hal yang sama berlaku untuk beberapa daerah zona merah.

Menurut politikus Partai Golkar ini, pemerintah harus mengkaji dulu seberapa jauh efektivitas PSBB yang sudah dilakukan dalam menahan penyebaran virus Corona. Selain itu, kata Bamsoet, pemerintah harus mendengarkan masukan dari kepala daerah sebelum melakukan pelonggaran PSBB.

"Sama seperti mekanisme pengajuan PSBB, maka relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pertimbangan kepala daerah karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing," sebut Bamsoet.

Hal senada juga disampaikan Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto. Ia mengatakan, kebijakan pelonggaran aturan PSBB itu diatur di wilayah pemerintah daerah (pemda). Yuri pun menilai kebijakan pelonggaran PSBB bukan wilayah Kemenko Polhukam.

"Pemerintah pusat hanya buat kebijakan global, sudah diatur apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang dibatasi, detail operasionalnya itu diatur di Perda tentang jam berapa toko buka, jam berapa toko tutup, itu perda yang bikin," kata Yuri.

"PSBB itu kan nggak ada kaitannya sama Polhukam sebenarnya, justru operasionalnya di daerahnya yang silakan kebijakan Pemda masing-masing," tambah dia.

Achmad YuriantoAchmad Yurianto Foto: Dok. Istimewa

Pihak Istana juga telah memberikan tanggapan. Istana menilai relaksasi PSBB bisa dilakukan jika penurunan kasus Corona di Indonesia signifikan.

"Secara protokol karantina kesehatan masyarakat, relaksasi hanya bisa dilakukan jika terdapat tren penurunan dalam kerangka epidemiologis yang dapat dicerminkan, salah satunya lewat model statistik yang dapat dijadikan tren model, ini dalam kerangka ilmu public health tentu memakan waktu paling tidak 14 hari setelah tren awal penurunan," ungkap Tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan saat dihubungi, Minggu (3/5/2020).

"Yang berhak menyatakan penurunan status itu adalah Menteri Kesehatan setelah mendapatkan laporan pengusulan dari pemerintah daerah, dan harus ada protokol baru di bawah PSBB terhadap program relaksasi tersebut, apa batasan-batasannya, dan semuanya harus dalam kerangka ilmu public health," sambungnya.

Dany menilai usulan pelonggaran itu harus didasari alasan yang kuat. Hal ini untuk mencegah adanya gelombang kedua penyebaran virus Corona.

"Usulan pelonggaran tersebut harus didasari dasar yang kuat, sehingga mencegah terjadinya eskalasi gelombang kedua penyebaran virus. Dari beberapa negara yang menurunkan status, baik dari lockdown maupun social distancing, mereka dipastikan sudah mencapai titik puncak, sementara Indonesia belum ada kepastian titik puncak tersebut, ini yang harus kita waspadai," ucap Dany.

selanjutnya
Halaman

(elz/gbr)