Round-Up

Sorotan-sorotan Atas Wacana Relaksasi PSBB Ala Mahfud Md

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 04 Mei 2020 05:49 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md
Mahfud Md. (Foto: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim yang wilayahnya juga memberlakukan PSBB pun mempertanyakan pernyataan Mahfud. Menurut dia, tak ada pasar yang ditutup selama PSBB diberlakukan sehingga tidak membuat masyarakat kesulitan untuk berbelanja atau mencari makanan.

"Nggak ada ah (warga sulit berbelanja), bukan. Coba saja dihitung, dilihat, mana orang yang nggak bisa belanja, orang pasar masih buka kok. Nggak ada, nggak ada penutupan pasar, siapa bilang ada penutupan pasar. Coba cari di seluruh Indonesia, susah belanja di mana gitu. Tanyain, tanya sama Pak Mahfud Md, susah belanja di mana? Pasar mana yang tutup?" ucap Dedie.

Dedie menjelaskan, pasar dan toko-toko yang bergerak di bidang kebutuhan dasar atau bahan pokok masih beroperasi selama penerapan PSBB. Tempat makan pun masih buka, namun dengan sistem pelayanan delivery.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A RachimFoto: Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (dok.Youtube Pemkot Bogor)

"Kan artinya dengan rumah makan yang take away atau delivery, artinya kan menghidupkan ojol (ojek online). Sekarang kalau misalnya dipakai lagi sistem dine in, makan di dalam, terus ojol sama take away gimana. Iya kan, gimana sih, kok nggak ngerti, gitu," beber dia.

Tak hanya itu, Dedie meminta Mahfud menjelaskan aturan mana yang membuat masyarakat merasa dikekang. Ia menegaskan PSBB tak sepenuhnya menyetop kegiatan masyarakat. Menurutnya aturan di Indonesia terkait penanggulangan Corona sudah cukup kendor.

"Coba tanya pengekangan di mana? Coba tanya Pak Mahfud Md, dikekang nggak? Sekarang Mas, mau ke mana (saja) bisa kan? Nggak ada tuh dikejar-kejar polisi, dikejar-kejar tentara. Nggak ada kan?" tegasnya.

"Padahal sudah longgar (PSBB). Ini sudah longgar banget. Di seluruh dunia di-lockdown, kita di 8 sektor (yang dikecualikan masih dapat beroperasi), yang (merupakan) 70 persen dari kehidupan kita," tambah Dedie.

Wacana yang diungkapkan Mahfud juga mendapat kritikan dari Partai Demokrat (PD). Wasekjen PD Irwan menilai hal yang membuat masyarakat stres bukan kebijakan PSBB, melainkan ketidakmampuan negara menjamin biaya hidup masyarakat selama pembatasan.

"Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas," kata Irwan kepada wartawan, Minggu (3/5/2020).

"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," imbuhnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2 3