PDIP Adukan Hakim PT Manado ke Komisi Yudisial

Jakarta - Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantungkan nasibnya ke Komisi Yudisial (KY) terkait Pilkada Depok, kini giliran PDIP yang mengadukan perilaku hakim Pengadilan Tinggi (PT) Manado terkait Pilkada Bitung, Sulawesi Utara.PDIP tidak terima dengan putusan PT Manado yang memenangkan walikota terpilih asal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hani Sondakh dan Robert K Lahundo dalam pilkada ulang."Dalam putusannya, hakim terkesan arogan dan ada nuansa telah dicampuri kepentingan penguasa," kata kuasa hukum PDIP Dwi Ria Latifa di Kantor KY, Jalan Abdul Muis, Jakarta, Jumat (16/12/2005).Menurut Ria, dalam vonisnya pada 14 Desember lalu, pertimbangan yang dikeluarkan majelis hakim terkesan telah diatur pemerintah. Pertimbangan itu antara lain, pelaksanaan pilkada ulang pada 16 November lalu sudah disetujui pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.Dalam pelaksanaan pilkada 21 Juli lalu, calon yang diusung PDIP menjadi pemenangnya, yakni pasangan Milbon Kansil dan Lengkong. Kemenangan tersebut sudah disetujui oleh seluruh panitia pilkada. Namun KPUD tiba-tiba dengan alasan tendensius menggelar pilkada ulang."Sepertinya pelaksanaan pilkada ini dipaksakan setelah adanya keterlibatkan kepolisian," kata Ria. PDIP pun, imbuhnya, langsung mengajukan keberatan hasil pilkada ulang itu ke PT Manado.Sebab PDIP menduga pelaksanaan pilkada terkait hubungan keluarga antara calon walikota Bitung dari PKP Hani Sondakh dengan ketua KPUD. "Apalagi selama persidangan sudah terlihat rona keberpihakan hakim terhadap KPUD, dan sudah terlihat ingin memenangkan pasangan dari PKP," katanya.Majelis hakim yang menyidangkan sengketa pilkada itu diketuai Monang Sihar Sitohang dengan anggota Marthin D Syampa, K Sianturi, Celine Rumans dan Achmad Yamanie.Pengaduan PDIP itu diterima anggota KY Taher Saemema. Menurut Taher, KY akan segera menindaklanjuti dan memeriksa laporan itu setelah rapat dengan anggota KY. (umi/)