Istana: Relaksasi PSBB Hanya Bisa Dilakukan Jika Ada Tren Penurunan Kasus

Zunita Putri - detikNews
Minggu, 03 Mei 2020 13:40 WIB
Poster
Ilutrasi PSBB (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md berbicara mengenai wacana relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Istana menilai relaksasi PSBB bisa dilakukan jika penurunan kasus Corona di Indonesia signifikan.

"Secara protokol karantina kesehatan masyarakat, relaksasi hanya bisa dilakukan jika terdapat tren penurunan dalam kerangka epidemiologis yang dapat dicerminkan, salah satunya lewat model statistik yang dapat dijadikan tren model, ini dalam kerangka ilmu public health tentu memakan waktu paling tidak 14 hari setelah tren awal penurunan," ujar Tenaga Ahli Utama Kepresidenan KSP Dany Amrul Ichdan saat dihubungi, Minggu (3/5/2020).

"Yang berhak menyatakan penurunan status itu adalah Menteri Kesehatan setelah mendapatkan laporan pengusulan dari pemerintah daerah, dan harus ada protokol baru di bawah PSBB terhadap program relaksasi tersebut, apa batasan-batasannya, dan semuanya harus dalam kerangka ilmu public health," sambungnya.

Dany menilai usulan pelonggaran itu harus didasari alasan yang kuat. Hal ini untuk mencegah adanya gelombang kedua penyebaran virus Corona.

"Usulan pelonggaran tersebut harus didasari dasar yang kuat, sehingga mencegah terjadinya eskalasi gelombang kedua penyebaran virus. Dari beberapa negara yang menurunkan status, baik dari lockdown maupun social distancing, mereka dipastikan sudah mencapai titik puncak, sementara Indonesia belum ada kepastian titik puncak tersebut, ini yang harus kita waspadai," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2