Anggota DPR: Perlu Badan Pangan Antisipasi Krisis di Tengah Wabah Corona

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 02 Mei 2020 10:43 WIB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI Marwan Jafar mengingatkan indikasi tumbuhnya kesadaran geopolitik guna mencapai potensi ekonomi dunia.
Marwan Jafar (Foto: dok. Komisi VI)
Jakarta -

Akhir April lalu, pada forum rapat terbatas kabinet via video teleconference, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi peringatan dari Food and Agricultural Organization (FAO) bahwa pandemi COVID-19 bisa berdampak pada kelangkaan atau krisis pangan dunia. Tak terkecuali Indonesia pun dapat terkena krisis tersebut, meskipun sebenarnya negara ini termasuk salah satu produsen bahan, khususnya beras, yang potensial.

"Di tingkat domestik, tampaknya inilah momentum untuk memperbaiki atau meningkatkan peran atau fungsi kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan pangan bagi segenap rakyat Indonesia," tutur anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar kepada wartawan (2/5/2020).

Ia menegaskan, nada pernyataan Presiden tersebut boleh jadi merupakan peringatan serius dan cukup keras buat kinerja para menteri dan ketua lembaga terkait.

"Kita mengapresiasi langkah inisiatif dan antisipatif Presiden itu. Indikasi lainnya, menurut Presiden lagi, di tengah penyebaran COVID-19, sejumlah daerah di Indonesia sudah mengalami defisit pasokan bahan pokok seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, gula pasir dan bawang putih. Khusus beras, defisit pasokan sudah terjadi di 7 provinsi. Sedangkan jagung, defisit terjadi di 11 provinsi, cabai besar 23 provinsi, bawang merah 1 provinsi, telor ayam di 22 provinsi, gula pasir 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi. Lalu stok minyak goreng diperkirakan cukup untuk 34 provinsi," ujar Marwan.

Mantan Menteri Desa-PDTT ini percaya saat ini jajaran pemerintah terus bekerja keras merealisasi arahan Presiden, misalnya dengan cara menghitung cerdas mana daerah yang mengalami kelebihan dan di mana wilayah yang masih kekurangan pasokan. Hal paling krusial, hampir dipastikan adalah faktor jaringan atau mata rantai distribusi yang efisien-efektif, tidak terganggu serta bahan pokok dapat tersebar secara merata.

Marwan Jafar, yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengingatkan terkait perintah Presiden kepada jajaran pemerintah untuk melakukan manajemen pangan secara baik, termasuk tugas Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (Bulog) untuk menyerap gabah petani dan menjaga stabilitas harga beras secara nasional. Ia menambahkan, posisi atau peran Bulog saat ini seperti dilematis. Sebab, selain harus memperoleh laba, juga mendapat penugasan pemerintah yang kadang malah merugi. Selain itu, Bulog juga wajib berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan tunduk kepada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demi menjaga ketahanan pangan nasional. Bandingkan sewaktu Bulog sebagai lembaga pemerintah nondepartemen dengan kewenangan besar karena langsung di bawah presiden.

"Saya menyarankan, di tengah ancaman krisis pangan karena dampak pandemi COVID-19, mungkin saatnya dibentuk Badan Pangan Nasional yang berfungsi sebagai regulator dan sedangkan Bulog bisa berperan sebagai operator. Terkait ketahanan pangan, keduanya juga berpeluang besar mengoptimalkan masalah produksi dan distribusi bahan pangan potensial selain beras seperti jagung, umbi-umbian, kedelai dan lain-lain," ungkap Marwan.

Ia juga mengingatkan, di era liberalisasi pasar pangan sekarang, selain peran besar lembaga-lembaga pemerintah, bukan rahasia lagi kalau ada penguasa lain pasar yang disebut middleman, pedagang perantara hingga pelaku kartel dan mafia. Pembentukan lembaga baru juga dapat memperbaiki tata niaga ketahanan yang lebih fair dan wajar serta pengendalian ekspor-impor dan sistem kuota.

"Peluang lainnya, kita dapat bekerja sama dan memiliki posisi tawar-menawar cukup kuat dengan lembaga internasional seperti FAO serta dalam konteks saling menguntungkan," tukas Marwan.

Ia mencontohkan, saat memangku kepentingan di Kemendes-PDTT, pihaknya telah melakukan MoU tentang kerja sama Decent Work for Food and Sustainable Rural Development Programme (Kelayakan Kerja untuk Ketahanan Pangan dan Pengembangan Perdesaan Berkelanjutan) di Provinsi NTT dengan Director General FAO, Jose Graziano da Silva di Malaysia. Komoditas yang dikerjasamakan adalah di produksi jagung, sapi potong dan rumput laut.

Sebagaimana diketahui, FAO adalah badan pangan dan pertanian dunia yang berfokus pada peningkatan kapasitas petani, nelayan, pembudi daya dan peternak di dunia dan memberikan advokasi kebijakan pembangunan pertanian. Secara teknis, di Indonesia pihak FAO terutama bermitra dengan sejumlah kementerian dan telah memiliki kantor perwakilan sejak tahun 1978, serta telah menjalankan lebih dari 650 program dan proyek di Indonesia hingga hari ini.

(van/fjp)