Soal Cetak Uang Baru, Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati

Soal Cetak Uang Baru, Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Jumat, 01 Mei 2020 17:39 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Zhacky-detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam rencana mencetak uang baru. Sebab menurutnya, mencetak uang baru akan mendorong inflasi yang tinggi dan membuat rakyat semakin kehilangan daya beli.

"Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi sehingga rakyat akan semakin kehilangan daya beli," kata Syarief, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Perlu diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan membolehkan pemerintah untuk mencetak uang baru.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Badan Anggaran DPR RI juga mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona (COVID-19). Badan Anggaran melihat perlunya pembiayaan yang besar untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik dalam hal penanganan kesehatan maupun dampak ekonominya.

Terkait hal tersebut, Syarief menyarankan pemerintah untuk membatalkan anggaran di bidang infrastruktur dan anggaran untuk ibu kota baru untuk membantu mengurangi defisit APBN.

ADVERTISEMENT

"Sebaiknya anggaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur dan anggaran untuk Ibu Kota baru dibatalkan agar bisa dialihkan membantu APBN yang defisitnya semakin melebar," ujarnya.

Kemudian Syarief juga mengatakan, bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebaiknya diganti dengan UU APBN-P Tahun 2020.

"Kami menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020, refocusing anggaran dan lainnya harus melalui APBN-P 2020," pungkasnya.

(prf/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads