Kapuspen TNI Klarifikasi soal Aturan Keamanan Nasional yang Jadi Polemik

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 01 Mei 2020 10:33 WIB
Mayjen Sisriadi (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Mayjen Sisriadi (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)
Jakarta -

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi menegaskan pernyataannya terkait perlu dibentuknya aturan keamanan nasional menyusul pandemi virus Corona (COVID-19) bukan sikap instansi. Ia pun mengatakan, usul pribadinya itu merupakan catatan untuk dikaji apabila pandemi Corona nanti usai.

"Saya ingin menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan usulan tentang pembuatan aturan Keamanan Nasional. Yang saya sampaikan dalam diskusi Jakarta Defense Studies-Unhan, adalah pemikiran pribadi di mimbar akademis," kata Sisriadi lewat keterangan tertulis kepada detikcom, Jumat (1/5/2020).

Forum yang dimaksud Sisriadi bertajuk 'Mewujudkan Sinergi Berbagai Komponen Bangsa Dalam Menghadapi Wabah COVID-19' yang digelar secara virtual pada Selasa (28/4) lalu. Dalam forum itu, ia menyebut langkah dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah tepat.

"Saya mengatakan bahwa keputusan pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Keppres 9/2020 adalah langkah yang tepat di tengah ketiadaan sistem keamanan nasional yang bersifat semesta," ujar Sisriadi.

Jenderal bintang dua itu juga mengatakan pandemi Corona di Indonesia sudah menjadi ancaman nasional. Sisriadi berbicara soal aturan keamanan nasional terkait pandemi ini dan mengatakan perlu dibahas bila nanti masalah wabah Corona berakhir.

"Dalam forum itu saya juga mengatakan bahwa membahas aturan tentang keamanan nasional di bidang biosecurity di tengah pandemi COVID-19 tentu tidak bijak dan tidak menjadi prioritas, tetapi setidaknya kita punya catatan yang bisa dibuka setelah pandemi COVID-19 berakhir, dan dibicarakan untuk kebaikan bangsa pada masa depan apabila menghadapi ancaman serupa," urainya.

Untuk itu, Sisriadi berharap pernyataannya tidak dijadikan polemik. Ini sekaligus sebagai bentuk tanggapan atas pernyataan dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

"Dengan klarifikasi ini, maka polemik di media harus diakhiri. Mari kita sama-sama fokus untuk memberikan kontribusi terbaik dalam upaya bersama mengatasi pandemi COVID-19, sesuai profesi dan keahlian masing-masing," tegas Sisriadi.

Selanjutnya
Halaman
1 2