Akibat COVID-19, MPR Sebut Akan Ada Penambahan 5,23 Juta Pengangguran

Yudistira Imandiar - detikNews
Kamis, 30 Apr 2020 19:37 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat
Foto: Istimewa
Jakarta -

Pandemi COVID-19 turut memberikan dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin.

"Skenario paling berat akan ada tambahan 3,78 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 5,23 juta orang," ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie.

Rerie menjelaskan, hasil lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE), menunjukkan pekerjaan yang akan paling terkena dampak pandemi COVID-19 adalah pekerja bebas atau pekerja lepas dan pengusaha UMKM.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini ada 64.194.057 UMKM di Indonesia. Rincian dari jumlah tersebut ialah 60.702 unit usaha menengah, 783.132 unit usaha kecil, dan 63,3 juta unit usaha mikro.

"Jangan dianggap remeh, yang hidup dari usaha mikro berdasarkan catatan Kemenkop UKM mencapai lebih dari 107 juta orang. Jadi, kalau penanganan dampak COVID-19 di sektor mikro ini tidak tepat, ratusan juta orang bisa menganggur dan masuk dalam kelompok masyarakat tidak mampu," imbuh Rerie.

Di lain sisi, Rerie mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengantisipasi krisis di sektor UMKM ini. Namun ia mengingatkan agar mekanisme pemberian bantuan benar-benar bisa efektif dan tepat sasaran sehingga bisa meredam dampak ekonomi lanjutan.

"Misalnya bantuan modal ke sektor UMKM melalui mekanisme moneter bagi usaha yang masih bisa bertahan. Demikian pula mekanisme bansos yang diberikan kepada UMKM di sektor mikro dan ultramikro yang sudah tidak bisa berjualan," katanya.

Rerie juga menyinggung dampak COVID-19 pada sektor industri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, 60% sektor industri di dalam negeri terkena dampak COVID-19. Hal itu, lanjut Rerie, harus menjadi perhatian karena tingginya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada industri.

"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Dengan jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut, lumpuhnya industri bisa mengakibatkan ledakan tingkat pengangguran di Indonesia," ujarnya.

Guna menghindari dampak yang lebih parah, Rerie mengingatkan pemerintah agar bekerja cepat dan tepat dalam menerapkan kebijakan. Selain itu, kata Rerie, Stimulus untuk mengatasi ancaman PHK di sejumlah sektor industri dapat segera direalisasikan.

"Perlu kebijakan yang tegas dan aplikatif agar semua program bantuan yang direncanakan bisa direalisasikan," kata Rerie.

(mul/mpr)