Anggota DPR: Tak Hanya Kesehatan, Antisipasi Dampak Corona Sektor Ekonomi

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 30 Apr 2020 07:41 WIB
Sebagaimana ditaksir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia diprediksi mengalami kerugian hingga di angka Rp 54 Triliun karena terdampak keberadaan Virus Corona.
Marwan Jafar/Foto: dok. PKB
Jakarta -

Dampak pandemi Covid-19 hingga akhir April, bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga sektor ekonomi, terutama industri keuangan dan perbankan di Tanah Air. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif sektor ini, terutama terkait kinerja masing-masing BUMN Perbankan, baik sisi likuiditas, profitabilitas, perkembangan aset, dan NPL (Non Performing Loan).

Demikian pernyataan Anggota DPR RI FPKB, Marwan Jafar di Jakarta, Rabu (29/04/2020).

Menurut Marwan, masalah yang dinilai cukup krusial yang dihadapi perbankan saat ini meliputi dua hal, yakni: Potensi meningkatnya NPL (Non Performing Loan) secara luas dan massif.

"Protection Shield yang ada saat ini masih jauh dari cukup karena ketentuan yg ada, semisal POJK 11/2020 tidak seagresif negara-negara lain dalam melindungi sistem keuangan", tegasnya.

Selain itu, lanjutnya terkait potensi penurunan likuiditas terutama akibat kenaikan NPL dan kurang maksimalnya fungsi intermediasi bank.

Pihak Bank Indonesia (BI), imbuhnya, sudah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/5/PADG/2019 tentang perubahan ketiga atas PADG Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS), namun dinilai hanya berdampak pada likuiditas di tataran makro saja.

"Perlu kita dorong Perbankan bisa lebih aktif lagi menjalankan fungsi intermediasi nya", imbuhnya.

Marwan juga ingatkan perlunya memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait relaksasi atau restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19. Hal ini penting agar diketahui secara pasti peta detail klasifikasi nasabah masing-masing BUMN Perbankan yang telah mengajukan restrukturisasi, skema dan jangka waktu, serta standardinasi dan mekanisme relaksasi antar BUMN Perbankan.

Mantan Menteri Desa PDTT ini juga mengingatkan perlunya mitigasi resiko yang dilakukan oleh BUMN Perbankan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19, terutama peningkatan potensi NPL (Non Performing Loan) atau kredit macet jika pandemi lebih lama dari prediksi semula.

"Mitigasi NPL, terutama kredit-kredit besar ini penting dan harus terus didorong transparan sehingga diketahui oleh masyarakat, baik track record perusahaan maupun performanya", ujarnya.

Marwan juga minta agar sektor produktif yang terdampak pandemi Covid-19 yang paling berat, seperti pariwisata, termasuk perhotelan, event-event organizer, transportasi serta UMKM mendapat perhatian lebih intensif lagi atas kebijakan relaksasi. Bahkan, ke depan perlu didorong agar sektor tersebut mampu menjadi pemantik geliat ekonomi nasional pasca pandemi Covid19.

"Sektor industri yang bergerak bidang event-event organizer, misalnya dengan mendatangkan musisi-musisi berkelas internasional, terbukti jadi solusi efektif recovery ekonomi. Ini juga perlu mendapat perhatian pihak BUMN Perbankan sebagai salah satu cara recovery ekonomi Nasional pasca Pandemi Covid-19", tegasnya.

Marwan juga minta agar BUMN Perbankan berkoordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait untuk menyiapkan roadmap yang jelas, baik jangka pendek menghadapi pandemi Covid-19, jangka menengah dan jangka panjang pasca pandemi, termasuk kesigapan menghadapi kemungkinan terburuk resesi ekonomi.

"Meskipun kita ketahui, ekonomi dunia saat ini melambat, dan tentunya juga berdampak pada kondisi ekonomi nasional kita, namun dengan segala kesiapan dan sumber daya ekonomi yang kita miliki, dengan memaksimalkan koordinasi antara BUMN Perbankan dengan Kementerian/Lembaga terkait, maka kita yakin mampu mengatasi semua itu dengan baik", pungkasnya.

(van/fjp)