.webp)
Kantor Staf Presiden (KSP) mengomentari jumlah 12 ribu pemudik yang diminta berputar balik karena ada aturan larangan mudik. Menurutnya, angka yang tinggi tersebut menandakan aturan larangan mudik efektif.
"Justru itu, kenapa ada larangan, karena memang imbauan tidak cukup. Ini pun dengan pelarangan dan penegakan hukum masih banyak toh yang berniat mudik. Hasil dari penegakan hukum membuktikan dengan larangan mudik, efektif," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian saat dihubungi, Rabu (29/4/2020).
Donny berujar, akan banyak orang yang mudik jika sifat aturan masih imbauan. Sehingga, akan menularkan virus Corona (COVID-19) ke kampung halaman mereka.
"Bayangkan mudik tidak dilarang, cuma imbau, berapa juta yang akan kembali ke kampung halaman dan menyebarkan COVID-19," ucap Donny.
Menurutnya, ada dua tipe masyarakat yang akan mudik saat ini. Tipe pertama adalah yang tidak lagi memiliki penghasilan di Jakarta.
"Ada orang yang tidak punya pilihan karena tidak ada kerjaan di Jakarta dia harus mudik. (Maka), pemerintah berikan bantuan sosial, beberapa skema bantalan sosial, seperti pra-kerja, keluarga harapan sembako dan lain-lain. Supaya bertahan di Jakarta, tidak pulang," ucap Donny.
Sementara itu, yang menjadikan mudik sebagai tradisi, masih bisa diedukasi. "Kalau orang mudik karena tradisi, silaturahmi bisa disadarkan," kata Donny.
Sebelumnya, sebanyak 12 ribu kendaraan dicegah dan diminta berputar balik oleh polisi sejak dimulainya Operasi Ketupat 2020. Kendaraan itu hendak digunakan untuk mudik.
"Pada hari kelima Operasi Ketupat, sampai hari ini Korlantas Polri mencatat 2.765 dari total 12.126 kendaraan, baik pribadi, kendaraan sewa, travel, dan roda dua diminta untuk putar balik karena ditemukan indikasi akan melaksanakan mudik," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Tribrata TV, Rabu (29/4).
