Kalla Ancam Kebebasan Pers

Jakarta - Satu lagi pejabat yang panen kecaman. Setelah Ical dengan kasus kelaparan di Yahukimo, kini giliran Wapres Jusuf Kalla. Pernyataan Kalla agar pers memberitakan yang baik-baik saja direspons negatif. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Djoko Susilo menilai pernyataan Kalla akan mengancam kebebasan pers dan mengembalikan zaman represi pers seperti masa Orde Baru."Saya sangat menyayangkan pernyataan Wapres. kalau diteruskan pers akan kembali ke Orba, harus dikontrol pemerintah," kata Djoko kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (15/12/2005).Indikasi pernyataan Kalla mengembalikan pers ke zaman Orba adalah kontrol pemerintah yang kuat terhadap pemberitaan-pemberitaan selama ini, terutama yang menyangkut kritik kepada pemerintah.Selain itu, UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang sudah setahun lebih diajukan DPR juga belum disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menkominfo Sofyan Djalil. Pemerintah malah menerbitkan PP Penyiaran yang membatasi kebebasan pers.Djoko mengaku mendapat informasi, saat ini pemerintah sedang mengupayakan perubahan UU Nomor 40/1999 tentang Kebebasan Pers. Bahkan ada skenario akan diterbitkan sistem SIUPP baru.Pers Tidak JeliKarena itu, dia sangat menyayangkan sikap pers yang tidak jeli menanggapi masalah ini. Padahal jika hal ini tidak ditanggapi serius yang kena getahnya adalah dunia pers itu sendiri.Menurut Djoko, ada perbedaan yang sangat jauh antara kebebasan pers di masa Habibie, Gus Dur, Megawati dan pemerintahan saat ini. Pemerintahan sebelum SBY-JK, kritik apa pun yang ditujukan kepada pemerintah tidak ada kontrol dan protes."Dari public statement tidak ada yang mengancam pada zaman Habibie, Gus Dur dan Mega. Tapi sekarang dikit-dikit pemerintah berkomentar, terutama wapres," cetusnya. (umi/)