.webp)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kasus hand sanitizer Kemensos berstiker gambar Bupati Klaten Sri Mulyani tidak etis. Sebab, mencederai solidaritas masyarakat.
"Ada satu hal yang penting dan ini fenomena, dari mulai awal sampai akhir kemarin, pemberian bantuan ini apapun bentuknya tidak boleh karena ini kurang etis dan tidak baik, dan itu mencederai solidaritas masyarakat adalah memasang foto. Jadi memasang foto pejabat-pejabat itu menurut kami dalam konteks gerakan penanganan ini itu tidak etis," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM RI, Choirul Anam, dalam video konferensi, Selasa (29/4/2020).
Anam mengatakan tindakan tersebut dapat mencederai gerakan solidaritas di masyarakat. Terlebih, hingga kini tidak ditemukan masyarakat biasa yang menempelkan stiker foto saat memberi bantuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang kedua, itu mencederai gerakan solidaritas masyarakat, masyarakat aja nggak pernah ngasih foto dan sebagainya, ini kok malah ada pejabat yang nempelin foto gitu," katanya.
Anam menyarankan stiker yang dipasang pada bantuan sosial sebaiknya berupa anjuran untuk tetap di rumah. Hal itu, kata Anam, jauh lebih terhormat dibanding memasang foto pejabat publik yang sarat akan muatan politik.
"Harusnya, kalau memang mau ngasih bantuan sosial dan sebagainya, di kardusnya atau di kotaknya atau di bungkusnya kasihlah tagline bersama-sama, soal kerja di rumah, beribadah di rumah dan kesehatan adalah kebutuhan kita bersama, itu jauh lebih terhormat daripada ngasih foto dan ini peringatan bagi kita semua agar terutama pejabat publik ini tidak boleh memanfaatkan ruang kesusahan kita semua menjadi ruang politik untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kesehatan," ujarnya.
Sebelumya, kasus hand sanitizer Kemensos berstiker bergambar Bupati Klaten Sri Mulyani itu muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan KPK. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Supriansa, meminta agar kasus tersebut diusut.
Awalnya Supriansa berbicara soal besarnya anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) yang bisa berpotensi diselewengkan. Menurutnya, ada beberapa potensi masalah dari berbagai bantuan sosial.
"Harus diantisipasi secara baik. Penerima bantuan juga kadang-kadang salah sasaran. Apakah karena data yang tidak cukup atau karena disalah-sasarkan," ungkap Supriansa dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan KPK yang disiarkan dalam tayangan langsung di YouTube, Rabu (29/4/2019).
Supriansa juga menyindir soal hand sanitizer berstiker bupati. Ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius.
"Anggaplah bantuan APBN, ditempeli wajah bupatinya di bantuan beras, di bantuan hand sanitizer ditempeli lalu diberikan ke masyarakat. Jangan sampai ini diboncengi kepentingan politik," tutur Supriansa.
"Saya kira ini perlu diteliti dengan baik, kalau ini mau coba-coba untuk menumpangi, menjadi penumpang gelap, maka perlu diberi pelajaran orang seperti itu supaya tidak bermain-main dengan anggaran-anggaran COVID atau bantuan COVID yang mewabah di republik ini," sambungnya.
