HNW Minta Pemerintah Fokus Atasi COVID-19 dan Tunda Bahas Omnibus Law

Inkana Putri - detikNews
Selasa, 28 Apr 2020 21:10 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah agar lebih fokus terhadap penanganan virus Corona, sebagaimana keputusan Presiden Jokowi yang menjadikan COVID-19 sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR semestinya menunda keseluruhan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Bukan hanya menunda klaster ketenagakerjaan, tetapi juga 10 klaster lainnya.

"Saat ini yang ditunda pembahasannya oleh pemerintah dan pimpinan DPR hanya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itu pun setelah mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal ketenagakerjaan hanya 1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi bermasalah dan kontroversi," ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (28/4/2020).

Salah satu poin kontroversial dalam omnibus law RUU Cipta Kerja adalah Pasal 170, yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945. Adapun pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yang sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.

"Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan undang-undang (UU). Padahal, secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU, sesuai ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2)," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah pernah menyebut adanya kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memunculkan kritik meluas dari publik. Namun, sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, tidak ada koreksi sama sekali dan belum ada pengusutan terkait pelaku salah ketik tersebut.

"Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya," ungkapnya.

Terkait hal ini, Hidayat juga menegaskan FPKS menolak pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dan tidak mengirimkan wakilnya dalam Panja agar pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan bencana nasional COVID-19. Ia melanjutkan, FPKS berupaya agar omnibus law RUU Cipta Kerja yang kontroversi tersebut bisa ditarik oleh pemerintah.

Selain itu, Hidayat berharap masyarakat terus mengawasi proses pembahasan apabila pemerintah dan DPR memaksa untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19.

"Seharusnya, sesuai keputusan Presiden yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, pemerintah fokus dan memprioritaskan penanganan COVID-19, dan tidak perlu melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi darurat kesehatan nasional," pungkasnya.

(prf/ega)