Rebut Tugas Bendahara, Kades di Sinjai Diduga Korupsi Dana Desa Rp 438 Juta

Hermawan Mappiwali - detikNews
Selasa, 28 Apr 2020 16:08 WIB
Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan (dok. Istimewa)
Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan (Foto: Istimewa)
Sinjai -

Polisi telah menuntaskan berkas perkara kasus korupsi anggaran Dana Desa (ADD) di Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang merugikan negara Rp 438 juta. Kepala Desa Lamatti Riawang berinisial MA alias AF (47) selaku tersangka dalam kasus ini pun langsung diserahkan ke jaksa.

"Saat ini kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (P21) serta akan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU pada hari ini," ujar Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan kepada detikcom, Selasa (28/4/2020).

Iwan mengatakan sang oknum kepala desa selama ini menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengambil alih tugas bendahara, yaitu menyimpan, membelanjakan, serta membayarkan bahan bangunan atau material pada toko penyedia. Selain itu, tersangka disebut melakukan pembayaran upah kerja tukang dan mengambil alih tugas tim pelaksana kegiatan (TPK).

Selanjutnya, kata Iwan, tersangka membuat sendiri RAB tahun 2017 dan menetapkan sendiri spesifikasi teknis belanja. Dengan demikian, modus ini memudahkan tersangka melakukan mark-up dalam pengelolaan anggaran.

"Mark-up dengan cara melakukan belanja bahan bangunan yang nilainya lebih rendah dari nilai pada RAB, namun dalam laporan pertanggungjawaban tetap disesuaikan dengan RAB," ujar Iwan.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel menunjukkan, kerugian keuangan negara pada tahun 2017 sebesar Rp 226.827.833,33 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah).

Tonton juga video KPK Tangkap Ketua DPRD-Plt Kadis PUPR Muara Enim:

Selanjutnya
Halaman
1 2