Bus AKAP Lolos Nyeberang ke Lampung, Polisi Minta ASDP Setop Jual Tiket

Aplikasi e-Ticketing untuk memesan tiket bus Antar Kota Anta Provinsi (AKAP) telah diluncurkan. Ini deretan bus yang dapat dipesan dengan aplikasi tersebut. — Ilustrasi bus AKAP. (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Cilegon -

Beberapa kendaraan bus antar kota antar provinsi (AKAP) masih leluasa menyeberang ke Lampung via Pelabuhan Merak. Peristiwa itu terjadi pada dini hari kemarin.

Tiga bus AKAP diketahui lolos dari check point di Merak. Bus itu ketahuan setelah petugas di Bakauheni memeriksa kendaraan yang mengangkut penumpang.

"Ya mereka kecolongan. Biasalah itu. Cuma nanti akan kita perketat," kata Kapolres Cilegon AKBP Yudhis Wibisana saat dikonfirmasi, Selasa (28/4/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain bus, sejumlah penumpang pejalan kaki terlihat masih bisa menyeberang di Pelabuhan Merak. Penumpang masih bisa membeli tiket meski ada pemeriksaan di loket tiket.

"Kebijakan ini kan terintegrasi antara polisi, Perhubungan, TNI, segala macam, karena memang semuanya itu kan berkaitan, antara kebijakan dan Pelabuhan Merak juga harus berkoordinasi. Kalau memang kendaraan tidak boleh, ya, jangan terima uang, nggak boleh jual tiket sama sekali," tegasnya.

Polisi yang bertanggung jawab di check point merasa ditumbalkan karena minimnya koordinasi di pihak lain. Seharusnya, kata Yudhis, Dishub sudah harus menyurati PO bus untuk tidak mengoperasikan busnya.

"Sebetulnya kan bus AKAP itu sudah di-check point di daerah perbatasan Jakarta, Jawa Barat seharusnya di sana. Dishub harusnya menyurati bus-bus AKAP, harusnya sudah disurati tidak boleh beroperasi. Jadi nggak boleh tumpuk di Pelabuhan Merak semua. secara birokrasi seperti tu, dari perhubungan sudah harus menyurati perusahaan bus itu sudah tidak boleh beroperasi," kata dia.

Selain itu, PT ASDP diminta tegas agar tidak sama sekali melayani pembelian tiket baik secara daring maupun manual di pelabuhan. Jika tidak ada ketegasan, antara penumpang dan petugas bisa berbenturan di lapangan.

"Kalau mereka masih terima uang pasti polisi jadi tumbal terus, kalau satu kata kita sesuai dengan perintah larangan mudik mestinya dari pihak penyeberangan sudah mengurangi kapal tidak melayani penjualan tiket yang online untuk kendaraan roda 4, kalau truk silakan," ujarnya.

Wapres Ma'ruf Ingatkan Masyarakat Wajib Taati Pemerintah untuk Tidak Mudik:

(zak/zak)