Prihatin Kelaparan di Yahukimo, Mahasiswa Papua di Yogya Demo

Yogyakarta - Puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi demo keprihatian atas bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Mereka menuntut pemerintah agar bertanggung atas bencana kelaparan yang menewaskan 154 orang itu.Aksi yang dilakukan Front Revolusioner Mahasiswa Papua (FRMP) itu digelar di Bunderan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur Yogyakarta, Kamis (15/12/2005).Setelah berkumpul sekitar pukul 10.15 WIB, mahasiswa Papua yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta itu langsung menggelar orasi dan membentangkan poster dan spanduk yang dibawa. Beberapa poster yang dibawa diantaranya bertuliskan "Pemerintah mana tanggungjawabmu di Yahukimo, tidak otsus, MRP, pemekaran di Papua, referendum yes, buka ruang demokrasi bagi rakyat Papua."Koordinator aksi Yunus Edowai kepada wartawan di sela-sela aksi mengatakan pemerintah tidak boleh menutup-nutupi kasus kelaparan yang menewaskan 154 warga Yahukimo. Bila pemerintah hanya mengatakan 55 orang saja yang mati akibat kelaparan itu adalah tidak benar. Menurut Yunus, sebelum kasus Yahukimo mencuat sudah banyak warga Yahukimo yang mati kelaparan tapi tidak terlaporkan. Sebanyak 154 orang yang tewas, 120 orang sakit parah dan 15 ribu dari 200 ribu warga Yahukimo yang terancam kelaparan."Data itu hanya berdasarkan laporan yang resmi saja, belum lagi laporan dari lembaga lain. Masih banyak lagai terutama yang tinggal dipelosok-pelosok dusun," katanya.Yunus juga mengecam ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan agar kasus kelaparan di Papua tidak dibesar-besarkan. Pemerintah tidak boleh menutup mata atau mengecilkan masalah kelaparan di Yahukimo. "Tapi pemerintah an SBY-Kalla harus bertanggung jawab atas bencana ini, tidak boleh tinggal diam," tegas Yunus.Program pemerintah dengan menyeragamkan pola makan bagi rakyat Papua agar makan beras telah membawa bencana. Buktinya Yahukimo yang dulu terkenal sebagaisentra umbi-umbian sekarang ini telah menurun. "Rakyat disuruh makan beras padahal itu tidak cocok dan mahal di Papua. Bantuan Depsos beras dan mie instan juga tidak menyelasaikan masalah," kata Yunus.Dia mengatakan program otonomi khusus, pemekaran dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) menunjukkan bila pemerintah gagal. Otonomi khusus dan pemekarantidak membawa kesejahteraan rakyat Papua. "Bagi kami, Otsus dan MRP itu sudah mati bagi rakyat Papua," katanya.Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah pusat segera membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua untuk menentukan masa depannya sendiri. (jon/)