Ditinggal SBY ke Luar Negeri, Sesama Menteri Ribut Sendiri

Jakarta - Perang dingin sejumlah menteri tengah berlangsung. Perang urat saraf ini terkait dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang mendapat tangapan berbeda dari anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sebut saja, kebijakan impor beras dan soal utang luar negeri, sejumlah menteri terkait berbeda pendapat.Perbedaan pendapat itu sangat tajam, hingga terkesan saling serang antarsesama menteri. Tengok saja, pernyataan para menteri dalam menyikapi impor beras. Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu ngotot impor beras tetap akan dilakukan pemerintah untuk menambah stok beras yang sudah ada.Padahal, Menteri Pertanian Anton Apriantono maupun kalangan DPR sudah sepakat untuk menyetop impor beras, dengan alasan kebutuhan beras di dalam negeri sudah surplus. Bahkan, Menteri Pertanian menyarankan agar Bulog membeli beras dari petani saja. Impor beras dikhawatirkan akan membuat persediaan beras melimpah, hingga mengakibatkan harga beras dari petani jatuh.Sebaliknya, Widjan berpendapat, impor beras yang akan dilakukan pemerintah bukan untuk dipasarkan, tetapi untuk memenuhi stok negara. Beras ini disalurkan untuk program raskin, keperluan TNI/Polr,i dan keperluan lainnya. "Stok beras yang harus disediakan Bulog saat ini masih kurang. Cadangan stok yang diusulkan Universitas Gadjah Mada (UGM) 750 ribu pertahun. Sementara kita hanya memiliki 350 ribu ton pertahun," ujarnya.Impor beras ini menjadi ramai setelah Bulog mengimpor beras asal Vietnam. Keputusan pemerintah awalnya mengimpor 70 ribu ton. Namun, setelah impor tahap awal masuk, yakni sebesar 68 ribu ton, datang lagi beras impor asal Vietnam yang masuk ke Pelabuhan Banten. Tentu saja, kedatangan 3 kapal Vietnam yang membawa sekitar 13 ton beras ini mengagetkan banyak pihak. Akhirnya, para pejabat saling lempar tangungjawab ketika DPR bersikeras menolak kedatangan 3 kapal Vietnam tersebut. Selain kasus beras, belakangan mencuat terjadi perseteruan antara Menkeu Sri Mulyani dengan Ketua PPN/Bappenas Paskah Suzetta yang baru saja dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 7 Desember lalu. Kedua menteri satu almamater di Bappenas ini dikabarkan berbeda pendapat soal usulan pemotongan utang (hair cut) kepada negara pemberi pinjaman.Paskah selaku mantan Ketua Komisi XI DPR membawa ide soal pemotongan utang agar dijadikan kebijakan pemerintah. Namun, dikabarkan Menkeu Sri Mulyani keberatan karena akan merusak kredibilitas Indonesia di mata negara pemberi utang. Keduanya dikabarkan sempat debat sangat serius mengenai ide hair cut ini. Bahkan sebuah media harian menulis dalam headlinenya, kedua menteri ribut. Meski dikabarkan ribut menyikapi soal utang, Paskah Susetta tetap bersuara sama dengan menteri lain soal utang ini. Seperti diungkapkannya Senin (12/12/2005) lalu, Paskah menegaskan bahwa pemerintah Indonesia belum masuk sebagai negara yang meminta penghapusan utang. "Kita masih mempunyai kemampuan bayar utang, kita tidak akan meminta penghapusan utang karena akan mengurangi rating kita," ujar politisi Golkar ini. (jon/)