Militer dan Satpol PP Paling Sering Langgar HAM

Padang - Sebagai negara yang ikut meratifikasi perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), Indonesia masih belum mampu menjalankan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi maupun menghormati HAM. Faktanya pelanggaran HAM terhadap rakyat semakin tinggi baik dalam bentuk pembiaran (ommission) maupun dalam bentuk tindakan (commission).Demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Alvon Kurnia Palma, dalam keterangan persnya di kantor LBH Padang, Jl Pekan Baru, Rabu (14/12/2005). Menurutnya, telah diidentifikasi terdapat 24 kasus pelanggaran atas hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) serta 14 kasus pelanggaran terhadap atas hak politik masyarakat di Sumatera Barat pada tahun 1998 hingga 2005. Pelanggaran itu rata-rata dilakukan secara langsung oleh negara dan aparat militer (TNI dan Polri), pemerintah, satuan Polisi Pamong Praja, serta perusahaan baik perusahaan internasional, perusahaan nasional dan perusahaan lokal.Dikatakan Alvon, dari kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, pelaku yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah aparat keamanan (TNI dan Polri) dan diikuti oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Satpol PP. Menurutnya, ke depan ada kecenderungan satpol PP akan lebih rentan melakukan tindakan pelanggaran kerena semakin luasnya kekuasaan aparat sipil dalam menyelesaikan masalah."Sampai saat ini, proses peradilan yang dilakukan cenderung ditutupi. Hal tersebut diperburuk dengan kinerja pemerintah dan jajarannya yang lamban dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM," ujarnya. Alvon mengatakan, pihaknya mengutuk segala bentuk pelanggaran HAM tersebut dan meminta Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk segera menyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi. "Kita juga meminta pemerintahan mengalokasikan pemenuhan hak Ekosob dalam APBD tahun 2006," demikian Alvon Kurnia Palma. (atq/)