Skandal Jiwasraya, Kejagung Periksa 17 Saksi Hari Ini

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 23 Apr 2020 20:05 WIB
Gedung Bundar Kejaksaan Agung
Foto:Gedung Kejaksaan Agung (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Penyidik Kejaksaan Agung RI (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Total ada 17 saksi yang diperiksa hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono mengatakan, dari 17 saksi yang diperiksa, tujuh di antaranya untuk pembuktian dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat.

"Sedangkan 10 orang sisanya merupakan pemeriksaan saksi guna diklarifikasi dengan barang bukti elektronik berupa email, SMS, WhatsApp dan barang bukti elektronik lainnya yang terkait dengan proses transaksi jual beli saham yang terjadi dalam proses pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya," kata Hari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).

Saksi-saksi tersebut seperti dalam keterangan tertulis yang disampaikan Hari antara lain: Dirut PT OSO Management Investasi Rusdi Oesman, Kepala BPN Kabupaten Bogor Jamaludin, Kathleen Karyose, Suryanto Wijaya, Muhammad Andi, Morgan GW, Simorangkir, Bayu Pahleza, Ario W Adhikari, Iwan Prasetiawan, Ferina Tanzil, Fahyudi Djaniatmadja, Yosep Chandra, Elisabeth Dwika, Ratih Widyaningrum, Glen Riyanto, Edhi Setiyo Pramono dan Ghea Laras Prisna.

Diketahui, dalam kasus Jiwasraya, Kejagung telah menetapkan enam tersangka, yaitu Benny Tjokro, Komisaris PT Hanson International Tbk; Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram); Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero); Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero); serta terakhir Direktur PT Maxima Integra bernama Joko Hartono Tirto.

Mereka diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(gbr/gbr)