Langka Pupuk, FKB Tuding Pemerintah Bagai Keledai

Jakarta - Keledai bisa jadi tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Tapi dalam masalah kelangkaan pupuk, pemerintah RI dituding lebih parah dari keledai.Tudingan itu diberikan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI kepada pemerintah agar segera menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, dan Banten."Setiap musim tanam, kelangkaan selalu terulang," cetus Ketua Poksi IV FKB Mufid A Husyairi dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (14/12/2005).Mufid beranggapan, pemerintah saat ini tidak punya alasan lain untuk mengulur-ulur pemenuhan kebutuhan pupuk para petani. Ditambahkannya, DPR sendiri sebenarnya telah memenuhi semua permintaan pemerintah."Yakni penambahan subsidi dan biaya pengawasan sebesar Rp 50 miliar telah dipenuhi," tambah Mufid.Merunut laporan yang diperoleh, baik dari masyarakat maupun dari pengurus FKB di daerah, kelangkaan tersebut terjadi akibat distributor dan kinerja pengawasan tidak berjalan, meski Rp 5 miliar sudah disiapkan."Kerja apa nggak itu pengawas? Tiap kabupaten saja kan ada dua," keluh Mufid.Sementara itu, Wakil Ketua FKB Ishartanto meminta Departemen Pertanian serius memantau penyaluran pupuk bersubsidi dan menindak tegas para distributor nakal."Kita minta ketegasan menteri mengenai kelangkaan ini, karena harga sudah kita sesuaikan, dana transpor dan pengawasan juga sudah diberikan. Aneh kalau masih terjadi kelangkaan," kata Ishartanto.FKB pun meminta agar pemerintah dapat mengembangkan masalah ini dengan menggunakan sistem organic farming.Sampai saat ini, subsidi pupuk yang sudah disetujui oleh DPR pada tahun 2005 sebesar Rp 2,6 triliun. "Padahal sebelumnya hanya sebesar Rp 1,3 triliun," tambah Ishartanto. Namun nantinya untuk tahun 2006, subsidi akan meningkat sampai Rp 2,6 triliun. (wiq/)