PBB Berlakukan Konvensi Internasional Perangi Korupsi

Jakarta - Para koruptor kelas kakap bisa jadi akan terancam dengan konvensi internasional ini. Mereka tak bisa lagi menikmati hasil korupsi yang mereka simpan di luar negeri. Pasalnya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini memiliki senjata baru dalam memerangi korupsi.Ini dimungkinkan dengan diberlakukannya kesepakatan internasional pertama yang mengikat secara hukum guna memberantas korupsi di dunia. Demikian seperti diberitakan kantor berita AFP, Rabu (14/12/2005)."Dunia akan memiliki perangkat baru yang kuat untuk mengendalikan korupsi pada skala yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Antonio Maria Costa, direktur eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).Kesepakatan internasional yang diberi titel "Konvensi Melawan Korupsi" itu telah ditandatangani oleh 140 negara setelah konferensi di Merida, Meksiko dan diratifikasi oleh 38 negara. Konvensi itu telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB.Konvensi baru PBB ini menetapkan panduan tentang bagaimana mencegah dan memperkarakan kasus korupsi, juga langkah-langkah untuk kerjasama internasional dan pengembalian aset."Negara-negara diwajibkan untuk mengembalikan uang dan aset lainnya yang diperoleh lewat korupsi ke negara asal uang tersebut," kata Costa dalam sebuah statemennya."Ini menjadi peringatan bagi para pejabat korup di mana pun bahwa mereka tidak lagi bisa berharap untuk menikmati hasil kejahatan mereka dengan memindahkan aset-aset curian ke luar negeri," imbuhnya.Stuart Gilman, kepala unit antikorupsi UNODC menyesalkan adanya anggapan di beberapa komunitas bahwa korupsi sah-sah saja. Karena itu dia pesimistis korupsi bisa dihapuskan dari muka bumi."Kita tidak akan pernah menghentikan korupsi," tuturnya. "Tapi itu bisa dikendalikan sehingga tidak berdampak besar pada institusi demokrasi, perekonomian serta kehidupan sehari-hari warga negara," imbuhnya. (ita/)