.webp)
Polri mengumumkan jika pihaknya tetap bersiap menggelar Operasi Ketupat ,yang merupakan operasi pengamanan tahunan tiap Bulan Ramadan. Namun Operasi Ketupat tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena terjadinya pandemi Corona (COVID-19).
"Ada beberapa perubahan khususnya cara bertindak dan tujuan dari operasi ini di mana tujuannya adalah untuk membantu dan mem-backup jajaran kewilayahan termasuk Pemda dalam memutus atau mencegah wabah COVID-19 ini," kata Kasubdit Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Indra Jafar dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengantisipasi Mudik Lebaran Saat Pandemi', Rabu (22/4/2020).
Indra menjelaskan Operasi Ketupat tahun ini akan dinamai Operasi Ketupat COVID-19. Dia menjelaskan operasi tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus Corona antarwilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dalam situasi normal operasi ini bertujuan untuk mengamankan arus mudik, maka khusus tahun ini tujuan adalah mencegah masyarakat yang masih berupaya mudik. Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan mudik 2020 dilarang.
Indra mengatakan Operasi Ketupat COVID-19 ini akan berlangsung selama 38 hari. Dalam operasi tersebut, lanjut Indra, akan didirikan beberapa titik pemeriksaan kendaraan (check point) di gerbang tol dan jalan-jalan arteri yang strategis.
"Gambaran untuk operasi ini tentunya akan ada pendirian check point di beberapa ruang gerbang tol dan beberapa titik strategis arteri jalan, dalam rangka membatasi masyarakat yang akan mudik ke daerah masing-masing," ujarnya.
"Untuk melakukan penyekatan di beberapa check point itu, kami melakukan pengalihan arus atau bahkan kami minta putar balik atau balik kanan kembali masyarakat ke arah tujuan awal agar mereka tidak ke daerah," sambung Indra.
Lebih lanjut, Indra mengatakan Operasi Ketupat COVID-19 ini akan melibatkan seluruh personel kepolisian di daerah, yang nantinya akan didukung oleh personel Mabes Polri. Dia juga menyebutkan jajaran instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Jasa Marga, serta pihak Pemda juga akan dilibatkan dalam operasi.
Dia mengatakan akan mengedepankan langkah persuasif dan edukatif kepada masyarakat terkait kebijakan larangan mudik. Langkah penegakan hukum, tambah dia, masih didiskusikan.
"Terkait soal penegakan hukum ini masih dalam diskusi. Yang jelas upaya yang kita kedepankan adalah upaya persuasif dan edukatif kepada masyarakat," pungkas Indra.
