.webp)
Komnas HAM menggelar pertemuan daring (online) dengan beberapa kepala perwakilannya di tingkat daerah, untuk membahas seputar situasi di masyarakat di tengah wabah Corona (COVID-19). Dalam pertemuan itu, perwakilan dari timur Indonesia melaporkan sederet masalah yang terjadi di wilayahnya.
"Masalah medis ada persoalan, minimnya APD yang dialokasi ke puskemas di Ambon. Ada ketidaksepahaman gugus tugas provinsi dan kota, khususnya terkait jumlah pasien," kata Ketua Komnas HAM Maluku Benediktus Sakrol dalam rapat daring, Selasa (21/4/2020).
Benediktus menilai koordinasi antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayahnya dengan petugas di lokasi karantina kurang. Akhirnya timbul persoalan distribusi makanan yang sempat memicu orang-orang yang dikarantina demo dan mendesak keluar dari lokasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kurang koordinasi Gugus Tugas dan tugas karantina menimbulkan persoalan. Beberapa warga yang ada di lokasi karantina mendemo dan keluar dari karantina. Alasannya, pemberian makanan tidak tepat waktu dan molor waktu. Ini jadi persoalan sensitif," ujar Benediktus.
Dia juga berpendapat, masih minimnya sosialisasi terkait Corona kepada masyarakat Maluku karena muncul stigma negatif terhadap orang dalam pemantauan (ODP).
"Minimnya sosialisasi ke masyarakat soal karantina dan ODP, munculnya stigmatisasi dan perlakuan ODP yang akan dikarantinakan. Kemarin ada satu kasus, pemerintah menetapkan satu sekolah untuk menjadi tempat karantina, dan warga menolak karena takut dan stigma," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey menyampaikan permasalahan yang disoroti pihaknya dari soal Kartu Prakerja hingga penolakan jenazah pasien positif Corona. Dia pun mengungkapkan adanya oknum TNI yang tak menaati protokol kesehatan.
"Pemberian Kartu Prakerja, yang kemudian dengan pihak bank tidak ada saldo ketika digesek. Akhirnya tidak ada yang dapat bantuan. Ada penolakan jenazah positif, ini problem sosialisasi," jelas Frits.
Terkait oknum TNI yang tak taat protokol kesehatan, Frits menuturkan kejadian itu di Jayapura. Namun dia tak menjelaskan secara rinci kejadian yang dia maksud.
"Di Jayapura ada anggota TNI yang tidak mau menaati protokoler," sebut dia.
Dia kemudian mengungkapkan keprihatinan terhadap ratusan pegawai PT Freeport yang masih diperkerjakan di lapangan dalam situasi wabah ini. Frits menyebut para pekerja tak menerapkan imbauan jaga jarak, terutama saat jam makan siang.
"Ada keprihatinan Komnas HAM, ada perusahaan PT Freeport masih mempekerjakan ratusan orang. Terutama menjaga jarak, di jam makan mereka berhimpitan. Itu potensi untuk penyebaran Corona," tandas Frits.
