Sidang Gugatan MAKI cs soal Perppu Corona Akan Digelar 28 April

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 21 Apr 2020 11:10 WIB
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mendatangi Bareskrim Polri terkait putusan praperadilan skandal Bank Century, Jumat (13/4/2018)
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Dok. detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang gugatan yang diajukan MAKI cs terhadap Perppu Corona pada 28 April mendatang. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan.

"Mahkamah Konstitusi telah mengirimkan surat panggilan kepada kuasa hukum MAKI, Yayasan Mega Bintang 1907, KEMAKI, LP3HI, dan LBH PEKA selaku Pemohon Uji Materi Perppu No. 1 tahun 2020 (Corona) yang berisi sidang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2020).

Boyamin mengaku pihaknya sudah siap menghadapi sidang uji materi Perppu Corona yang bernama resmi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

MAKI cs telah menyiapkan beberapa ahli untuk bersaksi dalam sidang judicial review itu. MAKI akan menghadirkan Prof Dr Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana internasional, yang akan menerangkan prinsip persamaan hukum yang berlaku di seluruh dunia.

Ahli kedua, Dr Anthony Budiawan sebagai ahli ekonomi dan keuangan negara yang akan menerangkan keadaan darurat ekonomi dan penerapan hukum. Ahli ketiga Prof Dr Edy Lisdiono (dekan FH Untag Semarang) ahli hukum perdata, yang akan menerangkan perbuatan melawan hukum penguasa dan pertanggungjawaban secara hukum perdata.

Ahli keempat, Dr Mahfudz Ali, SH MH (dosen Tata Negara Untag Semarang) yang akan menerangkan prinsip persamaan hukum dalam sistem konstitusi dan sistem PTUN. Ahli kelima, Hery Firmansyah, SH, MHum, MPA (dosen Untar) ahli hukum pidana khusus yang bakal menerangkan penerapan dan pertanggungjawaban pidana korupsi pada saat bencana.

Serta ahli keenam, Efriyanto, SH MH (dosen Untirta, Serang, Banten), ahli hukum adat yang akan menerangkan sosiologis hukum adat dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Selain itu, MAKI masih mengupayakan ahli dan akademisi lainnya untuk menjadi ahli dalam sidang tersebut.

Selanjutnya
Halaman
1 2