.webp)
Pemerintah terus melakukan pembaruan data kasus COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin dianggap tertutup soal data Corona.
Sejak kasus pertama diumumkan awal Maret lalu, pemerintah selalu memperbarui data kasus setiap harinya. Seiring waktu, kasus positif terus bertambah hingga kini menyentuh angka 6 ribu orang.
Dalam penanganan Corona sejak Maret lalu itu, kritik ke pemerintah kian gencar. Suara-suara meminta transparansi data Corona bergema. Suara itu bersumber dari kepala daerah, organisasi profesi, hingga pemerhati hak asasi manusia, termasuk salah satunya dari Presiden PKS Sohibul Iman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sohibul menilai pemerintah lambat membendung penularan virus asal Wuhan, China ini. Bahkan, dia menilai pemerintah terkesan menutupi fakta terkait Corona.
"Apalagi di saat-saat pertama, kami melihat, kesan pemerintah ini seperti mau menutupi fakta-fakta tentang Corona ini. Saya kira ini tak sehat, karena dengan seperti itu masyarakat menjadi tak punya pegangan. Dan sekarang terjadi, dan eksponensial dari 2-4-8-17- sekarang sudah 34 (pasien)," tutur Sohibul, Kamis (12/3).
Jokowi sempat menyatakan, transparansi data terkait virus Corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Tapi itu dulu. Kini, Jokowi menilai data Corona perlu dibuka ke publik.
13 Maret lalu, Jokowi menjelaskan perihal sebab tidak dibukanya peta sebaran data terkait wabah COVID-19. Dia menjelaskan data itu bersifat meresahkan.
"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3) lalu.
Kasus Positif Corona Jadi 6.760 Orang, Ini Sebarannya:
Pandangan Jokowi terhadap transparansi data Corona berubah. Melalui rapat terbatas bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19, dia meminta data informasi terkait virus Corona baru (COVID-19) terintegrasi dengan baik dan disampaikan ke publik secara transparan.
Jokowi menyampaikan transparasi data kasus Corona di RI berulang-ulang. Yang paling kentara ketika Jokowi meminta data kasus orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) terkain Coron juga dibuka ke publik. Sebab sebelumnya, pemerintah hanya mempublikasi data kasus tang terkonfirmasi positif. Baik penambahan kasus positif, sembuh, maupun meninggal dunia. Data yang dibuka hanya kasus positif.
Pada 13 April lalu, Jokowi menyampaikan perintah untuk membuka data terkait COVID-19 ke publik, dalam rapat terbatas, disiarkan langusng oleh Sekretariat Kepresidenan.
Informasi yang perlu dibuka ke publik itu terkait dengan data ODP hingga pasien positif COVID-19. Dia meminta jumlah ODP hingga pasien positif COVID-19 terdata dengan baik.
"Sehingga informasi itu semuanya ada, baik mengenai jumlah PDP di setiap daerah, jumlah yang positif, jumlah yang meninggal jumlah yang sembuh, semuanya menjadi jelas dan terdata dengan baik. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih tepat," kata Jokowi.
Sehari setelahnya, perintah Jokowi dijalankan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto (Yuri). Per tanggal 20 April kemarin, jumlah PDP bertambah menjadi 16.343 orang dan ODP menjadi 181.770 orang.
Teranyar, Jokowi kembali meminta kepada jajarannya menyampaikan keterbukaan informasi perihal kasus virus corona di Indonesia. Jokowi enggan pemerintah dianggap menutup-tutupi data.
