.webp)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan sebanyak 31.615 desa atau sekitar 42% dari seluruh desa di Indonesia telah aktif melakukan pemantauan serius terhadap pemudik.
Menurut Abdul Halim, pemantauan terhadap pemudik yang dilakukan setiap desa penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang semakin meluas.
"Ini penting, karena dengan dilakukan pemantauan pemudik, relawan desa lawan COVID-19 bisa memberikan saran dan masukan tentang apa yang harus dilakukan jika ada pemudik atau pendatang," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin(20/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengimbau agar perantau sementara waktu menunda rencana mudik hingga wabah COVID-19 berakhir. Namun jika sangat terpaksa mudik, maka harus langsung melakukan isolasi diri ketika tiba di desa tujuan.
"Masyarakat yang di desa usahakan jangan ke kota. Karena kota adalah sumber penyebaran COVID-19. Makanya yang di Jakarta atau di kota yang sudah terinfeksi COVID-19 atau pun yang di luar negeri kalau bisa jangan mudik. Ditunda dulu mudiknya, nanti bareng-bareng mudiknya kalau situasi sudah bagus," ujarnya.
Abdul mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan survei terkait pendapat kepala desa terhadap pemudik. Hasilnya sebanyak 89% Kepala Desa menginginkan agar warga desa yang berada di perantauan untuk menunda rencana mudik mereka.
Baca juga: DPRD Jatim Dukung Warga Mudik, Asal ... |
"Sekitar 89% kepala desa menghendaki agar warga desa yang sedang di rantau untuk menunda mudik, bukan melarang mudik tapi menunda mudik," jelas Abdul Halim.
Menurutnya, data tersebut seirama dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda cuti bersama Hari Raya Idul Fitri karena dampak COVID-19.
"Persis dengan kebijakan Bapak Presiden, sehingga libur bersama atau cuti bersama setelah dilakukan perubahan dalam rangka untuk menunda mudik," pungkasnya.
(prf/mpr)
