Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku sudah menerima surat resmi dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto soal penolakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Gorontalo. Namun Rusli tetap akan memperketat perbatasan dan menutup pasar mingguan.
"Kami sudah menerima surat resmi bahwa belum mengizinkan Gorontalo untuk PSBB sehingga kita langsung bahas dengan forkompimda akan mengambil langkah-langkah, antara lain kita memperketat perbatasan bukan menutup tapi memeriksa. Contohnya di posko Atinggola, ada warga Sulut untuk masuk Gorontalo, ketika dilihat ada indikasi suhu badan tinggi dan lain-lain, saat itu kita akan rapid test. Kalau di masyarakat bukan Gorontalo kita akan kembalikan ke daerah asal," jelas Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, Senin (20/4/2020).
Tidak hanya perbatasan darat, Rusli juga akan memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara. Untuk pelabuhan penyeberangan kapal feri, bila ada penumpang dari Sulawesi Tengah hasil rapid test positif, maka akan dikembalikan ke daerah asal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk bandara sampai sekarang walaupun kita belum tutup, pesawat yang masuk sudah kurang. Garuda sudah mengurangi penerbangannya, Batik juga sudah mengurangi. Penumpang bandara sama kita juga berlakukan seperti di perbatasan darat dan laut," tegas mantan Bupati Gorontalo Utara itu.
Selain memperketat pengawasan di perbatasan, Gubernur bersama Bupati dan Wali Kota di Gorontalo sepakat menutup pasar mingguan. Itu dilakukan guna mengurangi risiko penyebaran virus Corona.
"Pasar akan lewat online, sekarang aplikasinya sudah dibuat Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Mereka sudah membuat aplikasi. Pasar mingguan kita akan tutup," ujar Rusli.
Rusli mengatakan rencana penutupan pasar mingguan ini akan segera dilakukan sosialisasi pada warga dan pedagang.
"Kita sudah meminta bupati dan wali kota untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik, karena banyak orang mencari makan di pasar dan aplikasi tidak semua orang punya aplikasi online pasar. Kita akan mencari solusi yang tidak melahirkan gejala pada masyarakat. Kita tidak mau kebijakan kita merugikan masyarakat dan berdampak negatif pada masyarakat," tutup Rusli.