.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis catatan temuan mereka soal vonis kepada para pelaku tindak kejahatan korupsi. Dalam temuannya, ICW menyatakan vonis koruptor sepanjang 2019 tergolong ringan dengan rata-rata hanya mendapatkan vonis 2 tahun 7 bulan.
Temuan tersebut didapat dari total 1.019 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan di berbagai tingkat pengadilan. Dari jumlah perkara tersebut, terdapat 1.125 orang dinyatakan sebagai terdakwa.
"Merujuk pada Pasal 10 KUHP yang menyebutkan tindak pidana pokok (penjara dan denda), temuan ICW rata-rata vonis penjara untuk koruptor hanya menyentuh angka 2 tahun 7 bulan penjara saja, sedangkan untuk denda sebesar Rp 116.483.509.055," demikian keterangan tertulis di laman resmi ICW, antikorupsi.org, yang dilihat detikcom, Senin (20/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Temuan ICW juga menyebutkan pidana tambahan berupa uang pengganti tercatat sebesar Rp 748.163.509.055. Lebih lanjut, ICW mengatakan angka tersebut masih sangat berbeda jauh jika melihat jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 12.002.548.977.762.
"Praktis kurang dari 10 persen nilai aset yang dapat dikembalikan ke kas negara. Sedangkan untuk pidana suap sendiri, yang mana jumlah perkaranya dominan sepanjang tahun 2019 ditemukan setidaknya Rp 422.712.229.450," tulis ICW.
Hasil temuan ICW juga menunjukkan, setidaknya ada 842 terdakwa korupsi divonis ringan (0-4 tahun penjara) oleh pengadilan di berbagai tingkatan. Secara persentase, vonis ringan ini mencapai 82,2 persen. Angka ini cukup meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sekitar 79 persen.
Sementara untuk vonis sedang atau lebih dari 4 tahun sampai 10 tahun penjara, ICW mencatat, sepanjang 2019, pengadilan di berbagai tingkatan hanya memvonis 173 terdakwa atau 16,9 persen dari total perkara. Lalu vonis berat lebih dari 10 tahun penjara, ICW mencatat ada 9 terdakwa korupsi divonis di atas 10 tahun penjara atau persentase sebesar 0,8 persen.
"Sedangkan untuk vonis putusan bebas naik tajam dibandingkan tahun 2018, yang mencapai 41 terdakwa. Tahun sebelumnya hanya 26 terdakwa saja. Untuk putusan berupa dakwaan terbukti tapi dipandang bukan merupakan tindak pidana sebanyak 13 terdakwa," sebut ICW.
Dari hasil serangkaian temuan tersebut, ICW menyatakan tren vonis pengadilan untuk tindak pidana korupsi sepanjang 2019 tidak menunjukkan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi. ICW juga menyebutkan kinerja dari institusi penegakan hukum, baik kejaksaan maupun KPK, belum mampu memuaskan aspirasi publik terkait usaha dalam memberikan hukuman yang maksimal kepada koruptor.
Untuk itu, ICW memberikan beberapa poin rekomendasi, di antaranya meminta Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian yang khusus terhadap tren vonis ringan terdakwa koruptor.
"Ketua Mahkamah Agung mesti menyoroti secara khusus tren vonis yang masih ringan terhadap pelaku korupsi. Langkah untuk menyusun pedoman pemidanaan amat mendesak untuk segera direalisasikan agar ke depan setiap hakim memiliki standar tertentu saat memutus perkara korupsi," tulis ICW.
"Penegak hukum, baik Kejaksaan atau KPK, agar bisa memanfaatkan dengan baik pedoman penuntutan saat menangani terdakwa korupsi. Apalagi saat ini pedoman penuntutan masuk sebagai salah satu poin yang akan diperbarui melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini dilakukan agar di masa mendatang penuntutan yang dilakukan penegak hukum bisa benar-benar berorientasi pada penjeraan pelaku korupsi," sambungnya.
