Pandemi COVID-19, Kemenhub Beri Dispensasi Perizinan Kepelabuhan

Yudistira Imandiar - detikNews
Minggu, 19 Apr 2020 11:22 WIB
Kemenhub
Foto: dok Kemenhub
Jakarta -

Terkait status darurat virus COVID-19 di Indonesia, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) memberikan dispensasi perizinan kepelabuhan. Di antara bidang yang mendapatkan dispensasi, yaitu izin pekerjaan pengerukan, pekerjaan reklamasi, Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pengoperasian pemanfaatan garis pantai, dan evaluasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal.

Dijelaskan Direktur Kepelabuhanan Subagiyo, kebijakan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020. Kebijakan berlaku selama tiga bulan sejak surat edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 17 April.

Adapun penjelasan rinci dari dispensasi tersebut, yaitu untuk Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang telah habis masa berlakunya tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020 dan perlu melakukan perpanjangan, tetap dapat melakukan kegiatan kerja keruk susuai dengan yang direncanakan. Pengerjaan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat.

"Terhadap permohonan Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi (SIUPR), Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi (PK2R) dan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) yang telah diajukan dan telah diproses namun belum terbit persetujuannya, agar menunggu terbitnya persetujuan tersebut dari Menteri Perhubungan," jelas Subagiyo dalam keterangan resmi, Minggu (19/4/2020)

Berikutnya izin pengoperasian dan penggunaan Tersus/TUKS sementara untuk melayani kepentingan umum serta izin pengoperasian pemantaatan garis pantai yang habis masa berlaku tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020, tetap bisa memberikan layanan jasa kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis fasilitas, ketertiban, dan keselataman pelayaran serta aspek kelestarian lingkungan.

"Namun jika perizinan tersebut telah diajukan tapi belum terbit izinnya, agar menunggu terbitnya perizinan Tersus/ TUKS dan izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai tersebut," imbuh Subagiyo.

Dispensasi juga diberikan terhadap evaluasi pelimpahan kembali, endorsement sertifikat pandu, verifikasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal. Para pandu yang masa berlaku sertifikat pandunya habis tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020 masih diizinkan melayani pemanduan kapal atas persetujuan pengawasan pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil medical check up yang masih berlaku.

"Terhadap evaluasi pelimpahan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan pengelola terminal khusus yang harus dilaksanakan evaluasinya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dapat melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas persetujuan pengawas pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil evaluasi berkala setiap 6 enam bulan yang telah dilaksanakan," terang Subagiyo

"Sedangkan untuk permohonan baru terhadap perizinan/persetujuan tersebut dapat diajukan secara online melalui email ditpelpeng@dephub.go.id," tambah Subagiyo.

Pelayanan jasa kepelabuhan, kata Subagiyo, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 8 Tahun 2020 tentang Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia tetap dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan.

"Kami telah menginstruksikan kepada para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada para pemilik persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi, BUP, pengelola Tersus/TUKS, pemanfaatan garis pantai, dan pengelola pemantauan di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan," ujarnya.

(ega/ega)