Jakarta -
Kementerian perhubungan (Kemenhub) menolak wacana pemberhentian operasional sementara KRL Jabodetebek selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pandemi virus corona (COVID-19). KRL tetap akan beroperasi dengan pembatasan pada jumlah penumpang dan waktu operasional.
Wacana penyetopan KRL Jabodetabek diinisiasi sejumlah kepala daerah. Awalnya usulan diajukan oleh Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi). Penghentian operasional KRL itu diharapkan berlangsung selama 14 hari. Usulan penghentian sementara operasi KRL tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan lima daerah di Bodebek bersama PT KAI dan PT KCI selaku operator Commuter Line pada Senin, 13 April 2020, sore.
"Lima kepala daerah di Bodebek memberikan opsi kepada PT KCI dan PT KAI sebagai operator KRL untuk penghentian sementara kereta api selama 14 hari masa pemberlakuan PSBB," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa (14/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, usulan penghentian sementara operasi KRL ini agar PSBB yang akan diterapkan di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi dapat berjalan efektif.
"Hal ini dimaksudkan agar efektivitas pembatasan sosial skala besar tercapai dan upaya menurunkan risiko penyebaran COVID-19 berhasil secara kualitatif dan kuantitatif," ujar Dedie.
Selain Bodebek, usulan penghentian sementara KRL diajukan Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Anies Baswedan sudah menyurati Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan terkait usul tersebut. Anies menyampaikan hal tersebut saat rapat bersama Tim Pengawas Penanganan COVID-19 DPR RI pada Kamis (16/4).
"Adapun KCI atau kereta komuter, kita berkoordinasi memang dengan Kementerian Perhubungan dan dengan BUMN untuk mereka mengurangi operasinya. Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Interim, untuk operasi kereta komuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," kata Anies.
Soal wacana penghentian KRL selama PSBB juga telah dibahas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku telah melaksanakan rapat dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait dengan rencana penyetopan operasional KRL Jabodetabek selama masa PSBB. Uji coba penyetopan KRL itu direncanakan pada Sabtu (18/4) depan.
"Saya tadi rapat dengan KCI jadi kemungkinan akan coba dihentikan itu tanggal 18 (April)," ujar Emil kepada wartawan, Rabu (15/4).
Usulan penyetopan KRL selama PSBB didukung oleh Pemkot Tangerang Selatan. Penyetopan operasional KRL selama masa PSBB akan berdampak besar untuk menekan penyebaran virus Corona.
"Kita mendukung. Mudah-mudahan ini jangan dipertentangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan kesehatan dan keselamatan jiwa, ya," ujar Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, ketika dihubungi detikcom, Kamis (16/4).
Meski diajukan oleh sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Kemenhub memutuskan tidak memberhentikan operasional Jabodetabek saat PSBB. Salah satu alasannya adalah sebagai upaya penunjang transportasi bagi pekerja di bidang-bidang yang dikecualikan dalam PSBB.
"Adapun untuk KRL di Jabodetabek, yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).
Meski tak menyetop operasional KRL, akan ada pembatasan yang dilakukan. Mulai dari jumlah penumpang di kereta api (KA) hingga membatasi jam operasional kereta api.
"Selain itu, akan dilakukan evaluasi operasi angkutan KRL Jabodetabek dari waktu ke waktu. Akan dilakukan juga berbagai upaya untuk mendukung pencegahan COVID-19, seperti rekayasa operasi, penertiban antrean di stasiun-stasiun yang masih ramai, dan menjaga physical distancing," ucap Zulfikri.
Dia mengatakan KA antarkota ditetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimum 65 persen dari jumlah tempat duduk. Sedangkan kapasitas maksimal penumpang KA perkotaan 35 persen.
Sedangkan KA lokal, Prameks, dan KA Bandara, Kemenhub membatasi jumlah penumpang maksimal 50 persen. Zulfikri mengatakan penumpang yang memakai kereta api tidak boleh ada yang berdiri dan wajib menerapkan physical distancing.
"Calon penumpang juga diharuskan mematuhi SOP sejak persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan tiba di tujuan, seperti diwajibkan memakai masker, cek suhu tubuh sebelum masuk ke peron, jaga jarak selama di perjalanan, dan disarankan mencuci tangan setiba di tujuan," tandasnya.
Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menegaskan keputusan KRL tetap akan beroperasi selama PSBB. Hal ini dilakukan sampai bantuan sosial (bansos) yang dari pemerintah sudah diterima masyarakat.
"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," kata Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi lewat keterangannya, Jumat, (17/4).
Jodi menerangkan ada 8 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dia mengatakan para pekerja ini masih butuh moda transportasi massal seperti KRL untuk melakukan mobilisasi. Jika operasional KRL diberhentikan, hal ini malah dapat menimbulkan masalah.
Menyusul keputusan Kemenhub itu, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat akan memperketat aturan physical distancing di wilayah Bodebek. Selain itu, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta berkaitan jadwal kedatangan dan keberangkatan KRL di daerah Bodebek yang diatur setiap satu jam sekali.
"Kita berkoordinasi dengan DKI, selain jarak kedatangan-keberangkatan satu jam, juga dengan membatasi jam operasional serta jumlah penumpang dalam satu gerbong," tutur Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat Berli Hamdani, via sambungan telepon, Jumat (17/4).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
