.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menolak usulan penyetopan KRL selama PSBB berlangsung di Jabodetabek. Tim Pengawas (Timwas) Timwas COVID-19 DPR berpandangan jangan ada benturan antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Sebaiknya begini, sebaiknya jangan ada benturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebaiknya dibicarakan bersama-sama, jangan merasa ada yang memaksakan diri, jangan begitu solusinya," kata anggota Timwas COVID-19 DPR, Ali Taher kepada wartawan, Jumat (17/4/2020) malam.
Taher mengatakan lebih baik pemerintah pusat dan daerah duduk bersama untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Agar permasalahan Corona cepat selesai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Solusinya adalah duduk bareng, kemudian bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi persoalan ini, masyarakat jangan sampai banyak yang tersebar, yang ada sekarang ditangani sebaik-baiknya, supaya cepat keluar dari persoalan ini, ini sebenernya," ujarnya.
Taher mengungkapkan kelemahan pihak-pihak yang berwenang menghentikan penyebaran virus Corona. Salah satunya adalah ego sektoral.
"Jadi kelemahan kita sekarang ini kan saling mengklaim, saling meniadakan peran orang-orang, itukan nggak boleh juga. Sebaiknya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu menghilangkan ego sektoral, memunculkan kebersamaan, memunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan," ucapnya.
Padahal permasalahan Corona adalah tanggung jawab bersama. Taher meminta pemerintah dan daerah saling memberikan solusi alternatif.
"Sekarang ini bukan permasalahan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau DPR lagi, ini persoalan bersama, persoalan rakyat, persoalan bersama-sama," sebut Taher.
"Maka solusinya juga harus bersama-sama, pokoknya jangan saling meniadakan peran lah, pokok sekarang bagaimana dicarikan solusinya, kalau pemerintah pusat mau ini, pemerintah daerah mau ini, cari irisan mana paling mungkin, kasih alternatif," imbuhnya.
Seperti diketahui, ada empat pemerintah daerah yang mengusulkan penyetopan KRL selama PSBB. Yakni, DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sebelumnya, Kemenhub memutuskan tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat PSBB. Kemenhub hanya membatasi jumlah penumpang di KRL.
"Adapun untuk KRL di Jabodetabek, yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dalam keterangannya, Jumat (17/4).
