PSBB DKI, Kejari Jaksel Layani Pembayaran Tilang COD di Rumah

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 17 Apr 2020 20:36 WIB
Foto udara suasana di salah satu ruas jalan di Jakarta, Minggu (5/4/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta ke Kemeterian Kesehatan untuk percepatan penanganan  COVID-19 di ibu kota. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Ilustrasi jalan Jakarta (Hafidz Mubarak A/Antara Foto)
Jakarta -

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan inovasi pelayanan tilang agar tetap dapat melayani masyarakat di tengah wabah COVID-19. Kejari Jaksel membuka layanan tilang COD. Barang bukti pelanggaran lalu lintas diantar ke rumah pelanggar oleh petugas.

"Jadi tilang COD itu diadakan oleh Kejari Selatan karena mengingat ada PSBB ini untuk menghindari tumpukan. Kalau di kantor kan ramai, jadi ada kerumunan dan sebagainya. Untuk mengatasi itu, kita support program pemerintah mengadakan tilang COD," kata Kasi Intel Kejari Jaksel Andhi Ardhani saat dihubungi, Jumat (16/4/2020).

Andhi mengatakan layanan tilang COD ini baru dilaksanakan sejak PSBB di DKI Jakarta diterapkan. Petugas akan mengantar barang bukti pelanggaran lalu lintas ke alamat rumah pelanggar yang berada di DKI Jakarta.

Andhi menyebut layanan antar tilang COD ini hanya berlaku bagi pelanggar yang tinggal di DKI Jakarta dan untuk 100 orang per hari. Sementara itu, pengiriman dikenakan tarif layanan transportasi online, tetapi pengantaran tilang COD ini tetap dilakukan oleh petugas kejaksaan berseragam.

Caranya, pelanggar lalu lintas membuka link website Kejari Jaksel atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, pelanggar lalu lintas mendaftar di nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Nantinya ada komunikasi antara pelanggar lalu lintas dengan petugas. Sementara itu, denda tilang dan biaya pengiriman dibayarkan ketika petugas sampai di rumah.

"Kami antar ke alamat rumah pelanggar. Jadi pelanggar bisa buka website-nya PN Jaksel atau Kejari Selatan dia akan tahu nominal pelanggarannya. Nanti dia daftar ke nomor WhatsApp yang kami siapkan. Janjian, nanti ongkos kirim, kemudian baru petugas kami meluncur. Dibayar di tempat," ujarnya.

Ia mengatakan siapa pun pelanggar dapat menggunakan layanan tilang COD ini, baik yang memilih sidang ataupun tidak. Meskipun masyarakat juga tetap bisa mengurus tilang setelah pandemi COVID-19 selesai.

"Ini program kami Kejari Jaksel saja, masing-masing kan punya ciri khas. Kami pakai ini untuk bantu karena ribuan yang kami tangani. Masyarakat juga dalam kondisi PSBB ini akhirnya kita yang keluar saja lebih sedikit daripada masyarakat. PSBB kan menghindari adanya kerumunan orang itu kalau misalnya masalah tilang, ya sudah, kami yang antar saja dulu," ungkapnya.

Sementara itu, Kasipenkum Kejati DKI Nirwan Nawawi menyebut program tilang COD ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta merealisasi program Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di DKI Jakarta.

"Bahwa layanan Tilang COD ini merupakan terobosan dari Kejari Jaksel guna mencegah mereduksi penyebaran virus COVID-19 yang kian hari kian meningkat. Selain itu, pelayanan ini merupakan realisasi komitmen Kejaksaan Tinggi dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta," kata Nirwan.

(yld/idn)