Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jabar untuk turut mendata warga rawan miskin baru karena pandemi COVID-19. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua warga miskin baru mendapatkan bantuan pemerintah.
"Yang saya harapkan untuk KNPI tolong bergerak memastikan tidak ada warga yang terlewat oleh bantuan pemerintah," kata pria yang akrab disapa Kang Emil dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).
Saat memberikan arahan kepada seluruh ketua KNPI se-Jabar melalui video conference di Gedung Pakuan, Bandung, Kang Emil mengatakan setelah mendata warga rawan miskin yang tidak mendapat bantuan pemerintah, KNPI Jabar dapat melaporkannya via fitur aduan di aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang di data oleh RT/ RW, tapi saya bisa berikan ruang untuk KNPI di Jabar membuat daftar sendiri khusus untuk mereka yang terlewat didata oleh RT/ RW," ucap Kang Emil.
"Jadi misi saya untuk KNPI se-Jabar jadilah relawan yang melacak dan mewawancarai orang-orang yang masuk kategori rawan miskin baru, baik warga lokal maupun perantau. Pokoknya tidak boleh ada warga Indonesia yang kelaparan di Jabar," katanya.
Sebagai informasi, bantuan sosial (bansos) senilai Rp 500 ribu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.
Kesembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk Jabodetabek, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Kemudian, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga mulai minggu ketiga bulan April hingga Juni 2020.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
(akn/ega)