.webp)
MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sedang melakukan kajian terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Khususnya menyangkut hak imunitas dan hak anggaran.
"BPK juga sedang melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan negara menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai kajian tersebut akan semakin menguatkan dan memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk menjalankan clean and good governance," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (19/4/2020).
Saat memimpin teleconference rapat virtual pimpinan MPR dengan pimpinan BPK dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Bamsoet mengatakan pada prinsipnya, MPR mendukung berbagai upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19, tetapi tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang membuat Skandal Bailout Bank Century, di mana dari hasil akhir laporan BPK memuat kerugian negara bukan Rp 6,7 triliun melainkan mencapai Rp 7,4 triliun," ujarnya.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menilai pemerintah perlu mengambil pelajaran dari pelaksanaan Perppu No. 4 Tahun 2008. Mulai dengan melakukan integrasi data, fair treatment yang tidak parsial, tidak keluar dari general rules dan best practies, mengembangkan blacklist untuk memastikan bad actor tidak mendapatkan manfaat dari Perppu tersebut serta mitigasi agar tidak ada penumpang gelap yang mencari celah untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan memanfaatkan situasi kedaruratan.
"Pemerintah juga perlu membuat simulasi yang komprehensif sedalam apa dampak pandemi COVID-19 terhadap krisis APBN dan memasukan berbagai skenario kemungkinan tersebut ke dalam fiscal sustainability," ujar Bamsoet.
"Dengan tidak melupakan mitigasi berbagai hambatan implementasi kebijakan makro ke dalam sub sistem berdasar berbagai temuan BPK yang pernah di-publish terhadap berbagai perkara. Sehingga kita bisa belajar dari sejarah skandal Bank Century," ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, dalam rapat secara virtual tersebut BPK juga menyampaikan hingga saat ini setidaknya 42 daerah di kawasan timur dan tujuh daerah di wilayah barat belum menyampaikan laporan keuangannya.
"Pimpinan BPK juga sepakat agar Forum Komunikasi antar Pimpinan Lembaga Negara, seperti MPR, DPR, DPD, kepresidenan, BPK, MA, MK dan KY diaktifkan kembali dan meminta MPR mempersiapkan kemungkinan terburuk jika rapat tahunan MPR terpaksa dilakukan secara virtual yang hanya dihadiri secara fisik oleh perwakilan fraksi dan perwakilan unsur DPD," pungkas Bamsoet.
Turut hadir melalui video conference para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan dari BPK hadir Ketua BPK Agung Sampurna dan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.
(ega/ega)
