.webp)
Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan anggaran untuk membuat lapangan kerja di masyarakat.
Lapangan kerja dari pemerintah, kata Adi, dapat menyerap tenaga-tenaga kerja dari warga setempat. Menurutnya, upaya tersebut dapat membantu mengangkat perekonomian masyarakat lapisan bawah.
"Prinsipnya, kita ingin, ada alokasi anggaran dari APBD yang berputar di Surabaya dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada multiplayer effect. Untuk mengungkit ekonomi lapisan bawah, para pedagang kecil, toko kelontong, pekerja harian, pelaku UMKM, dan sebagainya," kata Adi melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Jumat (17/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menerangkan, salah satu aspek yang mesti ditangani Pemkot Surabaya yaitu melambannya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut memicu terjadnya PHK karyawan, serta menyebabkan pekerja harian tidak punya penghasilan.
Saat ini, timpal Adi, pemerintah pusat telah memberi payung hukum bagi kepala daerah untuk melakukan penggeseran dan perubahan kegiatan-kegiatan. APBD dapat dialokasikan untuk penciptaan lapangan kerja bagi warga terdampak COVID-19.
"Maka, APBD juga menjadi instrumen untuk menciptakan jaring-jaring pengaman sosial, salah satunya menciptakan lapangan kerja. Tentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemkot Surabaya," kata Adi.
Ia mengatakan, akan menyuarakan usulan tersebut dalam rapat dengar pendapat, antara Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya.
"Usulan itu, pasti saya sampaikan ke Pemkot Surabaya," kata Adi.
Lebih lanjut, Adi memaparkan, APBD dapat disalurkan untuk pemberdayaan UMKM. Dalam kondisi pandemi COVID-19, UMKM dapat dikerahkan dalam produksi APD, masker, hingga makanan.
"Itu hanya contoh ya. Pemkot Surabaya bisa mendesain kebijakan, yang secara kreatif memutar uang APBD, agar bermanfaat bagi penyerapan kerja masyarakat di Surabaya," imbuh Adi
Di sisi lain, Adi mengungkapkan, DPD memahami keterbatasan dana kas Pemkot Surabaya, apalagi banyak hal yang harus dikerjakan dalam penanganan COVID-19. Ditambah lagi pendapatkan daerah dari pajak dan retribusi jumlahnya turun.
"Proyeksi atas pendapatan pasti turun. Dari pajak dan retribusi, turun. Pemkot Surabaya yang bisa menerangkan estimasi di saat pendemi Covid-19," katanya.
Tonton Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Blak-blakan Kartu Pra-kerja:
(ega/ega)
