Round-Up

Gugatan Atas Perppu Corona yang Terus Berdatangan

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Apr 2020 07:37 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Corona memang baru 31 Maret kemarin diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun Perppu itu sudah menuai sejumlah gugatan.

Silakan siapkan napas dulu untuk membaca judul resmi Perppu Corona ini. Judulnya cukup panjang, yakni: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu itu dinilai mengandung potensi yang berbahaya. Tiga hari setelah Perpu itu diteken, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril sudah mengkritik keras.

Dalam Perppu itu, ada kekebalan hukum yang diberikan ke pihak-pihak tertentu, mereka adalah pejabat-pejabat di bidang keuangan. Berikut adalah daftar pihak-pihak yang dinilai bakal punya 'ilmu kebal' berkat Perppu itu:

1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
2. Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Bank Indonesia (BI),
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Mereka diberikan kekebalan hukum secara mutlak. Kebal hukum secara pidana, perdata, dan bahkan administratif. Bahkan, menurut Oce Madril, presiden saja tidak punya kekebalan sesakti itu. Tidak ada pasal soal pengawasan dalam Perppu itu. Semua pasal mengarah pada besarnya kewenangan dan dilengkapi dengan kekebalan hukum. KSSK menjadi lembaga superbody. Tanpa mekanisme pengawasan dan diberikan kekebalan hukum.

"Pola ini rawan korupsi," kata Oce kepada wartawan, Jumat (3/4) lalu. Simak Pasal 27 Perppu ini: