Ketua MPR: Anggaran Dipotong Rp 27 M, Kita Rela Tak Dapat THR

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 20:22 WIB
MPR
Foto: dok MPR
Jakarta -

MPR memahami pengurangan dan pemotongan anggaran MPR sebesar Rp 27 miliar untuk penanganan dan penanggulangan pandemi virus Corona (COVID-19). MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar itu untuk membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19.

"Pemotongan anggaran ini akan dialokasikan untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. MPR telah melakukan telaah terhadap pemotongan anggaran tersebut. Kita memahami pengurangan dan pemotongan anggaran. MPR mengikhlaskan dan menyumbangkan Rp 27 miliar dari anggaran MPR untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Kamis (16/4/2020).

Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR bersama Badan Penganggaran MPR RI juga mengatakan pemerintah sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Dalam penanganan COVID-19, Presiden juga telah mengeluarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 pada tanggal 3 April 2020. Anggaran MPR tahun 2020 pun mengalami perubahan.

"Pemotongan ini terjadi pada semua lembaga negara dan kementerian yang menggunakan APBN. Anggaran MPR Tahun 2020 berkurang sebesar Rp 27 miliar. Pemotongan anggaran ini untuk penanganan penanggulangan pandemi COVID-19 oleh pemerintah. Pimpinan MPR juga rela tidak mendapat THR untuk penanggulangan COVID-19," ujarnya.

Lebih lanjut, Bamsoet menambahkan MPR akan mengupayakan penambahan untuk relokasi anggaran Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui kegiatan-kegiatan yang memungkinan seperti Sosialisasi Empat Pilar secara virtual, termasuk kegiatan kunjungan Pimpinan MPR untuk merepresentasikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19.

"Kita akan terus melaksanakan tugas-tugas kita melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR secara virtual,"ujarnya.

MPR, lanjut Bamsoet, juga akan terus melakukan agenda silaturahmi kebangsaan ke pimpinan delapan lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan melalui silaturahmi secara virtual. Untuk pertama kali, pada Kamis ini MPR melakukan silaturahmi kebangsaan secara virtual dengan Pimpinan DPD.

"Kita harapkan nanti di akhir, kita bisa melakukan pertemuan silaturahmi dan rapat konsultasi dengan seluruh lembaga negara termasuk lembaga kepresidenan untuk membahas masalah-masalah kebangsaan dan isu-isu kekinian dalam rangka mencari solusi dari persoalan yang dihadapi," imbuhnya.

"Pimpinan MPR juga sepakat untuk memperjuangkan posisi MPR khususnya terhadap hak tafsir konstitusi," tambah Bamsoet.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan ini juga dihadiri Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Fadel Muhammad, Pimpinan Banggar Idris Laena dan Sadarestuwati, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dan jajarannya. Secara virtual Rapim juga diikuti para Wakil Ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syariefuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan dan Arsul Sani dengan agenda utama Rapim ini adalah pembahasan mengenai pemotongan anggaran MPR tahun 2020.

Adapun keputusan Rapim lainnya adalah meminta Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk mengkaji Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona juga kajian terhadap UU lainnya yang sedang berjalan yang berpotensi melanggar konstitusi.

(ega/ega)