HNW Minta BP2MI Bantu Pekerja WNI Terdampak COVID-19 di Luar Negeri

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 17:59 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani yang baru dilantik, agar segera bergerak cepat untuk peduli, melindungi, membantu, dan merealisir aspirasi WNI serta para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang terkena dampak pandemi COVID-19.

"Kepada Benny Ramdhani yang baru dilantik sebagai Kepala BP2MI. Banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain menyampaikan aspirasi bahwa mereka sangat kesulitan akibat COVID-19. Mereka minta dibantu, dilindungi bahkan dievakuasi. Selamat membantu mereka Pak, tentu dengan kerja sama maksimal dengan Menlu," ujar Hidayat, dalam keterangannya, Kamis(16/4/2020).

Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, salah satu tugas dari Kepala BP2MI adalah memberikan pelindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

"Koordinasi ini harus dilakukan secara maksimal," ujarnya.

Menurut Hidayat, ia pun menerima banyak aspirasi dari konstituennya di luar negeri terkait kebutuhan perlindungan pemerintah Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Aspirasi-aspirasi tersebut juga secara langsung sudah disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia.

"Ada surat terbuka untuk Presiden Jokowi dari Koordinator Serikat Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi dan juga pernyataan bersama Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia. Mereka sampaikan agar Pemerintah RI segera membantu, melindungi, atau mengevakuasi pekerja migran Indonesia atau WNI yang terdampak COVID-19," ujar Hidayat.

Hidayat menuturkan, bahwa aspirasi ini penting dan perlu dijawab oleh Benny Ramdhani yang baru diangkat sebagai Kepala BP2MI dan sekaligus sebagai pembuktian kredibilitasnya untuk diamanahkan sebagai Kepala BP2MI.

"Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, Kepala BP2MI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Aspirasi-aspirasi itu penting untuk segera dikabulkan. Dan untuk itu penting dilakukan koordinasi dan kerja sama yang maksimal dengan Menlu, yang sebelumnya juga sudah saya surati," jelasnya.

Hidayat mengungkapkan, bahwa ia juga sudah menyampaikan surat terbuka dan surat bersama dari 19 organisasi massa warga Indonesia di Malaysia tersebut kepada Menlu, Mensesneg, serta ke komisi I DPR yang membidangi LN dan komisi IX DPR yang membidangi tenaga kerja.

"Sangat penting lembaga-lembaga negara tersebut bisa membantu kesulitan WNI di LN dan PMI terdampak COVID-19, dan terwujudnya permohonan WNI di LN dan PMI sampai tingkat evakuasi kembali ke negara mereka, Indonesia," pungkasnya.

(ega/ega)