KPK: Mengacu SK Kapolri Jabatan Wakapolda Tak Termasuk Wajib Lapor LHKPN

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 15 Apr 2020 20:50 WIB
Wakapolda DIY Brigjen Karyoto di TKP Susur Sungai Sempor, Sleman, Jumat (22/2/2020)
Brigjen Karyoto (Jauh Hari/detikcom)
Jakarta -

KPK memberi penjelasan perihal Deputi Penindakan KPK, Brigjen Karyoto, yang menjadi sorotan karena dinilai tidak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK menjelaskan jabatan Brigjen Karyoto sebelum dilantik sebagai Deputi Penindakan KPK tidak termasuk wajib lapor LHKPN.

"Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan kepolisian RI ditetapkan siapa saja yang merupakan wajib lapor. Selain itu, Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017 mengatur perluasan dan penyebutan jabatan yang lebih spesifik sebagai wajib lapor LHKPN di lingkungan Polri," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Ipi menyebut penyampaian LHKPN terakhir Brigjen Karyoto dilakukan pada 2013, ketika masih menjabat Dirreskrimum Polda DIY. Jabatan Dirreskrimum Polda DIY masuk kategori wajib LHKPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017.

"Pada tahun 2013, Karyoto tercatat menyampaikan LHKPN-nya saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda DIY dalam kapasitas sebagai Penyidik. Salah satu jabatan yang diwajibkan melaporkan hartanya sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Keputusan Kapolri Nomor Kep/1059/X/2017 adalah penyidik," kata Ipi.

Brigjen Karyoto diketahui dalam rentan 2013 hingga 2019 pernah menempati sejumlah jabatan strategis di Polri, dari Dirreskrimum Polda DIY, Wakapolda Sulawesi Utara, dan terakhir Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Ipi mengatakan, jika mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 dan SK Kapolri Kep/1059/X/2017 itu, jabatan Wakapolda tidak termasuk wajib LHKPN.

"Terkait dengan pertanyaan apakah yang bersangkutan saat menjabat Wakapolda termasuk wajib lapor atau tidak, maka mengacu pada daftar jabatan di lampiran C Keputusan Kapolri No Kep/1059/X/2017 posisi Wakapolda bukan termasuk wajib lapor LHKPN," ujar Ipi.

Meski demikian, Ipi mengatakan KPK ada kemungkinan akan membahas lebih lanjut perihal LHKPN jabatan Wakapolda tersebut dengan Polri. Hal itu dilakukan agar pencegahan korupsi bisa semakin optimal.

"Dicantumkan atau tidaknya jabatan Wakapolda sebagai wajib lapor terbuka kemungkinan kami bahas lebih lanjut bersama Polri untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi," ucap Ipi.

Namun, Ipi mengatakan, ketika mengikuti proses seleksi jabatan struktural di KPK, Brigjen Karyoto telah menyampaikan LHKPN-nya pada tanggal 8 April 2020. Namun status pelaporan LHKPN-nya itu masih dalam perbaikan karena ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi.

Ipi menjelaskan kewajiban penyelenggara negara menyampaikan LHKPN itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari KKN dan Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Selain itu, menurut Ipi, KPK mendorong setiap instansi pemerintahan memiliki aturan internal terkait kewajiban para pejabatnya menyampaikan LHKPN

"Pengaturan secara lebih detil ini juga diterapkan di K/L lain, dan KPK sejak awal memang menyarankan agar setiap instansi membuat aturan internal agar implementasi pencegahan korupsi melalui pelaporan LHKPN dapat dilakukan secara maksimal," ucapnya.

Sebab, Ipi menilai kepatuhan LHKPN tetap menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Karena itu, Ipi meminta setiap instansi pemerintah membuat aturan perluasan kategori pejabat yang wajib LHKPN.

"KPK memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Karenanya, KPK terus mendorong instansi agar menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN pegawai di lingkungan instansi masing-masing, termasuk melakukan perluasan wajib lapor untuk jabatan-jabatan yang dinilai strategis," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, terpilihnya Brigjen Karyoto menjadi Deputi Penindakan KPK menjadi sorotan. Pasalnya, Brigjen Karyoto diketahui terakhir menyetorkan LHKPN pada 2013.

(ibh/idn)