Jokowi: Ekspor APD-Masker Perlu Diatur, Jangan Sampai Kita Malah Tak Dapat

Presiden Jokowi dalam ratas program mitigasi dampak COVID-19 terhadap UMKM — Presiden Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference. (Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin produksi alat pelindung diri (APD) ataupun masker untuk penanganan virus Corona di dalam negeri diekspor semua sehingga kebutuhan dalam negeri kekurangan. Jokowi meminta manajemen ekspor perlu diatur.

"Saya minta beberapa hal, agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah nggak dapat. Diatur manajemennya sebaik-baiknya, baik itu APD kita bisa produksi banyak, baik itu berkaitan dengan masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas Optimalisasi Industri Dalam Negeri untuk Penanganan COVID-19, Rabu (15/4/2020).

Jokowi mengatakan kasus virus corona terjadi di 213 negara dan setiap negara memperebutkan alat kesehatan penanganan COVID-19. Untuk itu, Jokowi mendorong optimalisasi industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan penanganan COVID-19.

"Kita harus melihat kembali seluruh potensi sumber daya yang kita miliki di negara kita, terutama industri dalam negeri kita, untuk memproduksi alat-alat kesehatan untuk penanganan COVID-19, baik industri bahan baku obat, farmasi, berkaitan dengan APD, industri masker, atau yang berkaitan dengan industri ventilator," kata Jokowi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Louis Vuitton hingga Prada Ikut Produksi APD untuk Lawan Corona:

"Kita tahu sekarang ini ada 213 negara yang terkena pandemi dan semua negara merebutkan untuk memperoleh alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19," imbuhnya.

Selain mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri, Jokowi meminta pihak terkait memudahkan proses perizinan jika pemerintah mengimpor alat kesehatan penanganan COVID-19.

"Ketersediaan bahan baku, tadi saya senang beberapa bahan baku ada yang bisa dipenuhi di dalam negeri tapi yang masih perlu impor bahan baku betul-betul, terutama di Bea-Cukai, Kemendag, ada relaksasi yang betul-betul dilakukan. Saya kira sehingga proses perizinan yang cepat dan terintegrasi ada dan dibantu mereka," ujar Jokowi.