Ada Fraksi Tak Dilibatkan, Dasco: Semua Anggota DPR Anggota Satgas COVID-19

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Apr 2020 20:16 WIB
Sufmi Dasco Ahmad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Foto: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan semua anggota DPR adalah anggota Satgas Lawan COVID-19 yang dibentuk DPR. Semua anggota DPR disebutnya juga bisa bergabung dalam kepengurusan satgas itu.

"Dan kita sudah menyatakan bahwa setiap anggota DPR adalah anggota Satgas Lawan COVID-19. Nah, kalau cuma soal kepengurusan, mau gabung ya gampang itu, nggak susah kok. Nanti kita tinggal bagi tugas aja," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).

Untuk diketahui, Fraksi Partai Demokrat dan PKS DPR merasa tidak dilibatkan dalam Satgas Lawan COVID-19. Dasco menjelaskan semua partai ikut terlibat dalam satgas ini, meski di awal pembentukannya memang terbatas.

"Yang pertama kita membuat satgas ini adalah lintas fraksi, lintas partai, sehingga siapa aja mau gabung boleh aja. Memang pembentukan pertama itu terbatas, karena kita mau cepet. Tapi kemudian dalam perjalanannya, di satgas-satgas daerah yang DPRD provinsi, kabupaten, kota itu semua partai ikut kok," jelasnya.

Lebih lanjut, Dasco yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR meminta soal adanya fraksi yang merasa tidak dilibatkan ini tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, yang terpenting adalah kerja-kerja melawan wabah ini.

"Dan menurut saya hal ini nggak usah dibesar-besarin lah. Yang penting kita kerja aja. Berbuat untuk melawan COVID, itu yang penting," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI merasa tidak dilibatkan dalam Satgas Lawan COVID-19. Padahal, menurut Fraksi Demokrat, mereka lah yang pertama mengusulkan agar DPR membentuk tim untuk mengawasi penanganan virus Corona di Indonesia.

"Justru FPD adalah Fraksi yang pertama mengusulkan dalam Bamus (Badan Musyawarah) dan paripurna agar dibentuknya tim pengawas atau satgas, atau apapun itu namanya di DPR RI. Namun sepertinya pimpinan menterjemahkan lain malah justru FPD tidak dilibatkan," kata Sekretaris Bendahara FPD, Irwan kepada wartawan, Selasa (14/4).

"Meskipun bukan organisasi resmi DPR, tetap saja aneh bin ajaib," imbuhnya.

(azr/gbr)