Deputi Penindakan KPK yang baru, Brigjen Pol Karyoto menjadi sorotan karena terakhir menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2013. KPK memberi penjelasan.
"Tahun 2013 Karyoto menyampaikan LHKPN-nya saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda DIY karena yang bersangkutan sebagai penyidik," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (14/4/2020).
Ali menjelaskan dalam rentan 2013 hingga 2019, Brigjen Karyoto tidak menjabat jabatan yang masuk kategori wajib LHKPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Untuk itu, Ali mengatakan mekanisme pelaporan LHKPN Karyoto diatur terpisah dari ketentuan UU tersebut.
"Setelah itu, yang bersangkutan tidak menduduki jabatan sebagai PN sebagaimana dimaksud dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Sesuai UU Nomor 28 tahun 1999 yang wajib lapor LHKPN adalah penyelenggara negara yang diwajibkan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Karena jabatannya bukan Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan UU, maka ada mekanisme yang diatur terpisah oleh Kementerian/Lembaga/Instansi terkait," ungkap Ali.
Sedangkan untuk pelaporan periodik tahun 2019, Ali mengatakan KPK mengeluarkan Surat Edaran KPK Nomor 100 tahun 2020 yang mana batas waktu pelaporan diperpanjang hingga 30 April 2020. Ali menyebut untuk pelaporan tahun 2019, Brigjen Karyoto telah menyetorkan LHKPN pada tanggal 8 April 2020.
"Melalui e-LHKPN dan yang bersangkutan telah menyampaikan laporan LHKPN-nya pada tanggal 8 April 2020," ujarnya.
