Jenderal Doni Monardo Jawab Sejumlah Kritik Penanganan Corona

ADVERTISEMENT

Blak-blakan Ketua Gugus Tugas Corona

Jenderal Doni Monardo Jawab Sejumlah Kritik Penanganan Corona

Deden Gunawan - detikNews
Senin, 13 Apr 2020 07:06 WIB
Ketua Satgas Penanganan Corona Letjen TNI Doni Monardo
Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Penanganan Wabah Corona (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Ada sejumlah isu yang mendapat kritik luas terkait penanganan pandemic COVID-19 di tanah air. Ada soal kebijakan mudik di tengah wabah yang dinilai belum tegas, data kasus COVID-19, hingga perlakuan dan apresiasi terhadap para dokter dan tim medis yang ikut menjadi korban pandemi.

Terkait mudik, sejak jauh hari wacana yang digaungkan adalah melarang mudik karena dikhawatirkan bakal memperluas penyebaran virus Corona ke berbagai daerah. Tapi keputusan yang dibuat pemerintah kemudian masih membolehkan sebagian masyarakat untuk mudik dengan pertimbangan tertentu.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Wabah Corona (COVID-19) Letjen TNI Doni Monardo menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo tetap tegas yakni melarang mudik aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, serta pegawai BUMN. Tapi ada sebagian masyarakat yang merasa akan bisa hidup lebih baik di kampung halaman ketimbang di Jakarta.

"Mereka pun tetap melalui protokol kesehatan, semua desa di berbagai tempat sudah mandiri menyiapkan tempat-tempat untuk isolasi diri," kata Doni kepada Tim Blak-blakan detik.com, Kamis (9/4/2020) malam.

Pemerintah, ia melanjutkan, memberikan ruang kepada para kepala desa atau lurah mengalokasikan dana desa untuk kepentingan menangani COVID-19.

Doni juga menegaskan, keputusan pemerintah menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) adalah yang terbaik. Sebab faktanya kebijakan lockdown atau karantina wilayah di sejumlah negara tak sepenuhnya berhasil, sebaliknya malah memicu kerusuhan sosial. "Dengan PSBB tidak semua aktivitas masyarakat dilarang. Misalnya trasnportasi umum tetap berjalan meski dibatasi jam operasional dan jumlah penumpangnya," jelasnya.

Terkait perbedaan data jumlah kasus antar pemerintah dan daerah, mantan Pangdam Siliwangi itu menegaskan sama sekali tidak ada rekayasa. Juga tidak ada niat pemerintah menyembunyikan data apapun. Ke depan, BPBD akan bersinergi dengan dinas kesehatan dibantu TNI dan Polri agar input data satu pintu dan terpadu sehingga lebih akurat.

Khusus terhadap para dokter, perawat, dan tim medis terkait yang gugur, Doni Monardo mengungkapkan niatnya untuk mengabadikan nama mereka dalam prasasti yang akan ditempatkan di lobi Gedung BNPB.

Selain itu, pemerintah telah memberikan insentif khusus, asuransi, serta santunan yang sumber dananya antara lain bersumber dari donasi masyarakat.

Seperti apa rinciannya, simak Blak-blakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Wabah Corona Letjen TNI Monardo, "Menjawab Kritik Pengananan Corona" di detik.com, Senin (13/4/2020).

[Gambas:Video 20detik]






(ddg/jat)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT