.webp)
Gubernur DKI Anies Baswedan diminta mengoptimalkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jakarta, dari level kecamatan hingga kelurahan, untuk sosialisasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jakarta Basri Baco mengatakan perangkat SKPD Pemerintah Provinsi Jakarta harus bekerja turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang penerapan aturan PSBB.
"Harus (turun SKPD). Sekarang kan yang tetap bekerja itu TNI, Polri, dan SKPD. Jadi SKPD harus kerja, mereka gajinya full, tidak ada pengurangan apa-apa," kata Basri kepada wartawan, Jumat (10/4/2020).
Menurut dia, masyarakat yang harus diselamatkan adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak ada pemasukan gara-gara dipaksa harus tetap di rumah guna memutus mata rantai virus Corona atau COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling harus dipikirkan dampaknya. Dampak PSBB itu kan salah satunya orang tidak bisa kerja, tidak bisa kerja tidak dapat penghasilan terutama orang yang penghasilannya yang bekerja di luar dari sektor pengecualian PSBB," jelas dia.
Misalnya, kata dia, pihak swasta yang tidak boleh kerja kecuali beberapa unsur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, antara lain terkait kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, energi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari.
Intinya, lanjut Basri, harus ada solusi agar jangan cuma masyarakat dipaksa untuk tetap di rumah saja, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan rentan miskin dalam menghidupi keluarganya. Jika itu bisa dilakukan, harapannya penerapan PSBB bisa tercapai dan wabah bisa teratasi.
"Yang lain kan libur, selebihnya harus berhenti. Apalagi ada aturan ojek online hanya boleh mengangkut barang. Dan, SKPD kerja. Kalau ASN (aparatur sipil negara) dipaksa di rumah, tapi gajinya full," ujarnya.
Basri menjelaskan, semua SKPD harus turun ke lapangan itu agar program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 bisa berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga tidak terjadi kekisruhan di bawah.
Sebab, Basri mendapat informasi bahwa bantuan-bantuan sudah mulai disalurkan terhadap warga yang terdampak, minus penerima KJP dan penerima PKH. Nah, menurut dia, pendistribusian bantuan juga harus jelas, adil dan merata.
"Ini harus benar-benar, informasi di lapangan harus jelas, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Kalau enggak, bisa kisruh, bisa konflik sosial di bawah. RT/RW bisa diserbu warga karena informasi tidak jelas atau bahannya kurang dan lain-lain," jelas dia.
