Gubernur DKI Anies Baswedan diminta mengoptimalkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jakarta, dari level kecamatan hingga kelurahan, untuk sosialisasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jakarta Basri Baco mengatakan perangkat SKPD Pemerintah Provinsi Jakarta harus bekerja turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang penerapan aturan PSBB.
"Harus (turun SKPD). Sekarang kan yang tetap bekerja itu TNI, Polri, dan SKPD. Jadi SKPD harus kerja, mereka gajinya full, tidak ada pengurangan apa-apa," kata Basri kepada wartawan, Jumat (10/4/2020).
Menurut dia, masyarakat yang harus diselamatkan adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak ada pemasukan gara-gara dipaksa harus tetap di rumah guna memutus mata rantai virus Corona atau COVID-19.
"Yang paling harus dipikirkan dampaknya. Dampak PSBB itu kan salah satunya orang tidak bisa kerja, tidak bisa kerja tidak dapat penghasilan terutama orang yang penghasilannya yang bekerja di luar dari sektor pengecualian PSBB," jelas dia.
Misalnya, kata dia, pihak swasta yang tidak boleh kerja kecuali beberapa unsur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, antara lain terkait kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, energi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari.
