Jokowi Bilang Tradisi Tak Bisa Dilarang Meski RI di Tengah Pandemi

Presiden Jokowi di RS Darurat Penanganan COVID-19. — Presiden Jokowi (Muclis Jr/Biro Pers Setpres)

Jakarta -

Pemerintah menegaskan tidak melarang mudik Lebaran saat pandemi Corona di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut mudik adalah tradisi dari zaman dulu.

Presiden Jokowi pada Kamis (9/4/2020) mengungkapkan ada dua kelompok yang tidak dilarang untuk pulang ke kampung halaman. Salah satu alasannya, menurut Jokowi, mereka yang terdampak pada sektor ekonomi akibat Corona.

"Ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang-larang karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," kata Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden menyebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan memberikan dampak kepada beberapa kelompok. Jadi mereka terpaksa pulang ke kampung halaman demi melangsungkan kehidupan.

"Kelompok pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," jelasnya.

Jokowi menambahkan pertimbangan kedua adalah tradisi di Tanah Air. Dia menyebut mudik adalah tradisi sejak puluhan tahun yang lalu.

"Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah puluhan tahun kita miliki di negara kita Indonesia," tuturnya.

Namun ada beberapa kelompok yang dilarang pemerintah untuk mudik. Mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN),TNI-Polri dan pegawai BUMN.

"Tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI, dan Polri, serta pegawai BUMN dilarang mudik," kata Jokowi.

Di lain sisi, Jokowi tetap mengimbau masyarakat tidak mudik. Jokowi menyebut pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membatalkan niatnya untuk kembali ke kampung halaman.

"Untuk itu sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik dan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niat untuk mudik," ujar Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan aturan itu bisa saja berubah. Perihal mudik, menurut Jokowi, akan diputuskan lebih jauh setelah dilakukan evaluasi di lapangan.

"Pembatasan dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Tetapi sekali lagi bahwa larangan untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai serta anak perusahaannya per hari ini bisa saya sampaikan," kata Jokowi.

Halaman 1 2

Selanjutnya